TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Komisi X DPR, Guruh Soekarnoputra, ikut bersuara soal riuhnya pemberitaan tentang komunitas lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT). Menurut Guruh, masalah LGBT perlu pembahasan yang panjang dan harus menjadi pemikiran secara nasional.
"Harus jadi pemikiran bersama, bahkan menjadi agenda dunia," katanya yang juga politikus FPDIP di Subang, Rabu, 27 Januari 2016.
Baca: Mahasiswa Beri Konseling LGBT, Begini Respons UI
Bahkan Guruh mengusulkan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) membuat suatu rujukan soal definisi dan hak-hak serta kewajiban LGBT.
"Itu penting agar menjadi rujukan masyarakat di dunia," kata Guruh. Kalau tidak ada dasar dan aturan yang bisa menjadi rujukan masyarakat dunia, keberadaan dan aktivitas LGBT itu akan selalu rentan.
"Sebab, selalu bentrok dengan persoalan agama, ras, peradaban , dan kebudayaan," ujar Guruh. Persoalan LGBT yang selalu berbenturan dengan persoalan agama, ras, peradaban, dan kebudayaan tersebut tidak saja terjadi di Indonesia, tapi juga di belahan dunia lain.
Adapun saat ditanya tentang geger masalah LGBT di kampus, Guruh memilih tak menjawab. Sebelumnya, Menteri Riset dan Pendidikan Tinggi sempat berkomentar tentang komunitas LGBT yang kemudian mendapat kecaman dari banyak pihak. Nasir kemudian meralat pernyataannya.
Baca: Menteri Nasir Anggap LGBT Rusak Moral, Netizen Buat Petisi
Namun LGBT Intersex dan Queer Indonesia (LGBTIQ) memilih tetap menggugat Nasir.
Koordinator Divisi Advokasi Gaya Warna Lentera Indonesia (GWL-INA), Slamet Rahardjo, mewakili forum LGBTIQ Indonesia, mengatakan semua pernyataan pejabat negara di media massa sangat mengucilkan kelompok LGBT.
"Kami meminta Presiden Joko Widodo menindak tegas Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Menteri Pendidikan, Wali Kota Bandung, dan beberapa anggota DPR yang memuat rasa kebencian kepada LGBT," ujar Slamet di gedung LBH Jakarta, Rabu, 27 Januari 2016.
NANANG SUTISNA
