TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo belum akan memasukkan partai-partai pendukung pemerintah yang baru ke kabinetnya. Bergabungnya partai-partai yang tadinya bersama Koalisi Merah Putih tersebut memberi nilai positif, yaitu mencairnya hubungan eksekutif dan legislatif.
"Presiden belum ada langkah-langkah untuk membuat koalisi menjadi gemuk. Jadi, koalisi gemuk atau langsing itu bukan hal yang perlu diperdebatkan saat ini," kata Sekretaris Kabinet Pramono Anung di Kompleks Istana, Rabu, 27 Januari 2016.
Pramono menambahkan, Presiden pasti memiliki langkah-langkah untuk mengantisipasi masuknya partai baru dalam koalisi atau pemerintahan. Namun, ia menegaskan sinyal itu belum muncul untuk saat ini.
Baca: Reshuffle Kabinet, Jokowi: Menteri Lamban, Pasti Diganti
Salah satu nilai positifnya, kata Pramono, adalah hubungan antara eksekutif dan legislatif saat ini semakin cair. Menurut dia, bergabungnya partai-partai mendukung pemerintah memudahkan komunikasi antara pemerintah dan parlemen.
"Sekarang sudah relatif cair. Ini akan memudahkan secara psikologis bagi teman-teman," kata Pramono. Istana, lanjut dia, optimis pemerintah akan lebih mudah menyampaikan program, regulasi atau kebijakan seiring dengan komunikasi yang membaik dengan parlemen.
Sejumlah partai yang tadinya tergabung dalam Koalisi Merah Putih yang mengusung calon Presiden Prabowo dan Hatta Rajasa memilih menyeberang dan mendukung pemerintah Joko Widodo. Mereka adalah Partai Golkar, Partai Amanat Nasional, dan Partai Persatuan Pembangunan.
Dalam rapat pimpinan nasional yang berakhir pada Senin, 25 Januari 2016, Partai Golkar menyatakan mendukung pemerintah Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla.
ANANDA TERESIA
