Sakit tanpa Surat Dokter, Ini Alasan Pengacara Setya Novanto

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Mantan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Setya Novanto saat mengikuti Rapat Paripurna Ke-15 di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, 18 Desember 2015. TEMPO/Dhemas Reviyanto

    Mantan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Setya Novanto saat mengikuti Rapat Paripurna Ke-15 di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, 18 Desember 2015. TEMPO/Dhemas Reviyanto

    TEMPO.CO, Jakarta - Kuasa hukum mantan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Setya Novanto, Maqdir Ismail, mengatakan kesehatan kliennya tersebut sedang terganggu. Kata dia, kemungkinan psikologis Novanto terganggu lantaran banyaknya tekanan yang selama ini diterimanya.

    "Kata dokter, beliau harus istirahat. Hari ini, beliau juga izin dari kegiatan DPR," kata Maqdir saat dihubungi, Rabu, 27 Januari 2016.

    Baca: Kuasa Hukum: Setya Novanto Alami Gangguan Psikologis

    Gangguan kesehatan tersebut menjadi alasan Novanto tidak memenuhi panggilan Kejaksaan Agung. Ia mengirimkan surat keterangan beserta permohonan penundaan pemanggilan hingga dua pekan mendatang. Surat itu diketik dan ditandatanganinya sendiri.

    "Mungkin hanya konsultasi saja ke dokter, sehingga tidak ada surat dokter," ujar Maqdir.

    Dalam undangan pemanggilan tersebut, kata Maqdir, Kejaksaan bermaksud meminta keterangan Novanto terkait dengan dugaan pemufakatan jahat yang berdasar pada pertemuan di hotel Ritz-Carlton, Jakarta Selatan, pada 8 Juni 2015. Pertemuan tersebut melibatkan Novanto, Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Maroef Sjamsoeddin, dan pengusaha minyak Riza Chalid.

    Baca: Setya Novanto Kembali Mangkir dari Panggilan Kejaksaan Agung

    Sebelumnya, Kejaksaan telah melayangkan dua kali undangan yang sama kepada Novanto. Namun, ia selalu absen tanpa keterangan. Maqdir beralasan kliennya tersebut masih perlu waktu untuk menenangkan diri, setelah proses Mahkamah Kehormatan Dewan menyita energinya hingga ia mengundurkan diri dari jabatannya.

    DEWI SUCI RAHAYU


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.