Revisi UU KPK, Luhut: Penyadapan Tak Perlu Izin Pengadilan  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Koordinator (Menko) bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Polhukam) Luhut Binsar Panjaitan seusai diambil sumpah saat menjalani sidang Majelis Kehormatan Dewan (MKD) DPR di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, 14 Desember 2015. Luhut akan memberikan keterangan terkait kasus dugaan pencatutan nama Presiden dan Wakil Presiden dalam perpanjangan kontrak Freeport. Luhut diminta hadir sebagai saksi karena namanya 66 kali disebut pada rekaman percakapan kasus tersebut. TEMPO/Dhemas Reviyanto

    Menteri Koordinator (Menko) bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Polhukam) Luhut Binsar Panjaitan seusai diambil sumpah saat menjalani sidang Majelis Kehormatan Dewan (MKD) DPR di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, 14 Desember 2015. Luhut akan memberikan keterangan terkait kasus dugaan pencatutan nama Presiden dan Wakil Presiden dalam perpanjangan kontrak Freeport. Luhut diminta hadir sebagai saksi karena namanya 66 kali disebut pada rekaman percakapan kasus tersebut. TEMPO/Dhemas Reviyanto

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan membantah pemerintah memperlemah Komisi Pemberantasan Korupsi melalui dukungan pada revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK. Ia mengatakan draf revisi yang didukung pemerintah tak mewajibkan KPK meminta izin penyadapan ke pengadilan.

    "Yang penting itu, ada standar operasional prosedur (SOP) penyadapan," kata Luhut di kantornya, Rabu, 27 Januari 2016. "SOP itu yang membuat mereka (KPK) sendiri."

    Menurut Luhut, KPK butuh dasar aturan dan hukum dalam melakukan penyadapan terhadap target operasi. Revisi nantinya akan memberikan jaminan hukum terhadap KPK sehingga jelas aturan dan pelaksanaannya. "Jangan sampai pimpinan KPK bisa menentukan langsung penyadapan seseorang," kata dia. "Harus ada aturan yang mengatur."

    Pemerintah juga membantah pengajuan revisi terhadap pasal pengangkatan penyidik adalah pelemahan. Menurut Luhut, KPK sendiri yang meminta kepada pemerintah untuk memperkuat aturan pengangkatan terhadap penyidik dan proses seleksi dari kepolisian dan kejaksaan.

    Selain itu, Luhut mengatakan pencantuman kewenangan penghentian penyidikan atau SP3 juga memiliki dasar yang kuat. KPK harus bisa terbuka terhadap SP3, terutama tersangka yang meninggal dan adanya bukti baru atau novum.

    Soal pengawasan, menurut Luhut, KPK bukanlah lembaga yang sempurna. Seluruh lembaga di dunia saja memiliki pengawas untuk menjaga pelaksanaan tugas. "Vatikan saja ada pengawasnya," kata Luhut.

    Dewan Perwakilan Rakyat menyetujui revisi UU KPK ke dalam Program Legislasi Nasional Prioritas 2016. Revisi akan segera digodok setelah sempat dipaksakan masuk Prolegnas 2015 akhir tahun lalu. 

    FRANSISCO ROSARIANS


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Lolos ke Piala Eropa 2020, Ronaldo dan Kane Bikin Rekor

    Sejumlah 20 negara sudah memastikan diri mengikuti turnamen empat tahunan Piala Eropa 2020. Ada beberapa catatan menarik.