Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Gafatar Ganti Nama Tuhan Menjadi Tuan  

Editor

Zed abidien

image-gnews
Kitab ajaran Gafatar yang ditemukan pihak kepolisian di Pontianak, Kalimantan Barat. TEMPO/Aseanty Pahlevi
Kitab ajaran Gafatar yang ditemukan pihak kepolisian di Pontianak, Kalimantan Barat. TEMPO/Aseanty Pahlevi
Iklan

TEMPO.CODepok - Kepala Sub-Bidang Kerja Sama Direktorat Perlindungan Sosial Bencana Sosial Kementerian Sosial M Safi'i Nasution mengatakan pemahaman anggota Gerakan Fajar Nusantara sangat menyeramkan. Sebab, kata Tuhan diganti dengan nama Tuan.

"Di buku mereka Tuhan Semesta Alam diubah menjadi Tuan Semesta Alam," kata Safi'i saat menunggu kedatangan eks anggota Gafatar dari Kalimantan Barat di Taman Wiladatika Cibubur, Depok, Rabu, 27 Januari 2016.

Baca juga: Soal Fatwa Sesat, Mantan Ketum Gafatar: Kami Tak Percaya MUI

Ia mengatakan pihaknya masih menyelidiki siapa orang yang dimaksud dengan Tuan Semesta Alam itu. Setiap anggota Gafatar, yang ditanya mengenai penggantian nama Tuhan menjadi Tuan, selalu bungkam.

Kepercayaan yang dianut anggota Gafatar adalah penggabungan tiga agama yang dibawa Nabi Ibrahim, yakni Yahudi, Nasrani, dan Islam. 

Baca juga: Kenapa Gafatar Memilih Kalimantan, Ini Pengakuan Ketua Umum

Untuk mengembalikan kepercayaan anggota eks Gafatar, Kementerian Sosial melibatkan beberapa ulama untuk memberikan pemahaman agama yang benar.

"Mereka akan dibina terlebih dahulu. Yang paling penting agama mereka dan rasa mereka kepada NKRI," ucapnya.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Baca juga: Anggota Gafatar Ini Beli Lahan 12 Ha Seharga Rp 125 Juta

Selain itu, ia mengatakan, kesulitan pemerintah dalam memulihkan mereka karena setiap eks Gafatar sudah sangat nyaman tinggal di Kalimantan Barat. Sehingga, sebagian besar dari mereka menolak dipindahkan. "Apalagi mereka mempunyai nyanyian pujian yang sangat mengikat. Bahkan saya melihat mereka sampai menangis saat menyanyikan lagu itu," ucapnya.

Sebanyak 712 eks anggota Gafatar asal DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, dan Lampung dikembalikan ke kotanya. Mereka tiba dari Tanjung Priok lalu transit sementara di Taman Wiladatika Cibubur. Kementerian memberi tenggat waktu hingga dua hari untuk pemerintah daerah menjemput mereka. 

"Pembinaan semuanya kami serahkan ke pemerintah daerah setelah dipulangkan ke daerah asal," ujarnya.

Baca juga: Pengurus Gafatar Diduga Sengaja Kaburkan Domisili Anggotanya

IMAM HAMDI

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Alasan PKS Usung Kader Internal di Pilkada 2024 Kota Depok

4 jam lalu

(Dari kiri) Mantan calon presiden nomor urut 01 Anies Baswedan bersama Presiden PKS Ahmad Syaikhu, mantan calon wakil presiden Muhaimin Iskandar, dan Sekjen PKS Aboe Bakar Al Habsyi ketika memberikan keterangan pers di kantor Dewan Pimpinan Pusat Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Selasa, 23 April 2024. TEMPO/Defara
Alasan PKS Usung Kader Internal di Pilkada 2024 Kota Depok

Imam Budi Hartono akan melanjutkan RPJMD Kota Depok 2021-2026 jika terpilih pada Pilkada 2024.


Butuh Banyak Sumber Daya di Bidang Teknis, Kemensos Buka 40.839 Formasi ASN

3 hari lalu

Peserta mengikuti Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) CPNS formasi Kejaksaan di Kantor Pusat Badan Kepegawaian Negara (BKN), Jakarta, Kamis  9 November 2023. Pemerintah mulai Kamis 9 November melaksanakan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) CPNS 2023 yang diikuti sebanyak 1.853.617 pelamar, sedangkan Seleksi Kompetensi bagi Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (CPPPK) akan dilakukan pada Jumat 10 November. ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso
Butuh Banyak Sumber Daya di Bidang Teknis, Kemensos Buka 40.839 Formasi ASN

Usulan Kemensos itu disetujui oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB), Abdullah Azwar Anas.


Golkar Jajaki Koalisi dengan PKS Hadapi Pilkada Depok 2024

13 hari lalu

Ketua DPC PKS Kota Depok Imam Budi Hartono mendampingi bacaleg mendaftar ke Kantor Sekretariat KPU Depok di Jalan Margonda No. 379, Kecamatan Beji, Depok, Senin, 8 Mei 2023. TEMPO/Ricky Juliansyah
Golkar Jajaki Koalisi dengan PKS Hadapi Pilkada Depok 2024

Ketua DPD Golkar Kota Depok Farabi A. Arafiq telah bertemu dengan Ketua DPD PKS Kota Depok Imam Budi Hartono untuk menjajaki koalisi di Pilkada Depok.


Rumah Layak Huni dari Kemensos di Aceh Timur Bisa Ditempati, Warga: Alhamdulillah

41 hari lalu

Rumah Layak Huni dari Kemensos di Aceh Timur Bisa Ditempati, Warga: Alhamdulillah

Pembangunan rumahi berdasarkan hasil scanning media yang dilakukan Kementerian Sosial.


Geger Rekapitulasi Suara di Kota Depok: Dugaan Intimidasi hingga Viral Surat PPK Mundur

47 hari lalu

Sejumlah massa dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Depok membawa miniatur keranda berkain putih bertuliskan 'Matinya Demokrasi' saat menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor KPU Depok, Jawa Barat, Rabu, 6 Maret 2024. Aksi tersebut buntut dari temuan dugaan penggelembungan suara saat rekapitulasi suara di panitia pemilihan kecamatan (PPK) guna meningkatkan suara salah satu caleg DPR RI Dapil VI dari partai lain dan berharap agar KPU Kota Depok tegas menjunjung netralitas hingga integritas agar pesta demokrasi yang jujur dan adil. TEMPO/M Taufan Rengganis
Geger Rekapitulasi Suara di Kota Depok: Dugaan Intimidasi hingga Viral Surat PPK Mundur

Proses rekapitulasi penghitungan suara di Kota Depok diwarnai dugaan intimidasi. Proses rekapitulasi sempat terhenti.


Pemberdayaan Disabilitas dan Kelompok Rentan Manfaatkan Bahan Lokal

55 hari lalu

Pelatihan kewirausahaan bagi 120 penyandang disabilitas dan kelompok rentan di Sentra Efata Kupang, 26 Februari hingga 3 Maret 2024. (TEMPO/Sandi Prasetyo).
Pemberdayaan Disabilitas dan Kelompok Rentan Manfaatkan Bahan Lokal

Kelas pengolahan makanan di Sentra Efata selama sepekan fokus mengajarkan pengolahan makanan menggunakan bahan yang mudah ditemui di NTT.


Cara Cek Penerima Bansos PKH 2024 Secara Online

18 Januari 2024

Tampilan laman resmi Bansos Kementerian Sosial
Cara Cek Penerima Bansos PKH 2024 Secara Online

Pencairan bansos reguler pemerintah ini dipastikan dilakukan di awal Februari 2024.


Pemimpin Sekte Kelaparan di Kenya Didakwa Terorisme, Sebabkan 429 Pengikut Tewas

17 Januari 2024

Petugas mengevakuasi jenazah tersangka anggota sekte Kristen bernama Good News International Church di hutan Shakahola di wilayah Kilifi, Kenya, 22 April 2023. Anggota sekte Kristen itu percaya bahwa mereka akan pergi ke surga jika mereka mati kelaparan. REUTERS/Stringer
Pemimpin Sekte Kelaparan di Kenya Didakwa Terorisme, Sebabkan 429 Pengikut Tewas

Paul Mackenzie, pemimpin aliran sesat sekte kelaparan di Kenya akan didakwa melakukan pembunuhan dan terorisme atas kematian lebih dari 400 orang


Politikus PDIP Sebut Relokasi Paksa Siswa SDN Pondok Cina 1 Bukti Keangkuhan Penguasa Depok

11 Januari 2024

Orang tua siswa SDN Pondok Cina 1 yang masih bertahan di gedung sekolah lama di Jalan Margonda Km 4,5 Kelurahan Pondok Cina, Kecamatan Beji, Depok, Rabu, 3 Januari 2023. TEMPO/Ricky Juliansyah
Politikus PDIP Sebut Relokasi Paksa Siswa SDN Pondok Cina 1 Bukti Keangkuhan Penguasa Depok

Wakil Ketua DPRD Kota Depok dari Fraksi PDIP, Hendrik Tangke Allo, menilai relokasi paksa siswa SDN Pondok Cina 1 bukti keangkuhan penguasa Depok.


Sekjen KPI Ungkap Bansos Digunakan untuk Tujuan Kampanye

7 Januari 2024

Keluarga Penerima Manfaat (KPM) tengah mengantri bantuan sosial (bansos) pangan di Kantor Pos Tanjung Priok, Jakarta, Selasa 19 September 2023. Sebanyak 1415 bantuan sosial (bansos) pangan berupa beras 10 kg disalurkan untuk kelurahan Tanjung Priok. Penyaluran bansos beras itu dilakukan selama tiga bulan berturut-turut dan setiap KPM akan menerima 30 kg beras. Tempo/Tony Hartawan
Sekjen KPI Ungkap Bansos Digunakan untuk Tujuan Kampanye

"Justru bansos dibagikan oleh tim-tim pemenangan, bukan tim yang sudah ditunjuk Kementerian Sosial," kata dia.