TEMPO.CO, Jakarta - Studi Indeks Kesejahteraan Rakyat (Ikrar) dari Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) menunjukkan, DKI Jakarta, Bali, dan DI Yogyakarta adalah tiga daerah yang kesejahteraannya paling stabil dalam kurun 2009-2014.
"Tolok ukurnya dari tiga dimensi, yaitu sosial, ekonomi, dan demokrasi," kata Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Desa dan Kawasan Kemenko PMK I Nyoman Shuida seusai diskusi soal pembangunan di Wisma Antara, Jakarta, Selasa, 26 Januari 2016.
Provinsi DKI Jakarta mencatat indeks 65,18, diikuti Bali, 63,68; dan Yogyakarta, 62,94. Meski demikian, Nyoman mengapresiasi sejumlah provinsi yang mencatatkan indeks kurang baik, terutama di Indonesia kawasan timur.
Meskipun di wilayah timur kurang baik indeksnya, kata dia, wilayah tersebut mencatatkan laju peningkatan kesejahteraan yang baik, seperti di Papua Barat dengan indeks 2,55 atau pada urutan empat provinsi dengan laju peningkatan kesejahteraan tertinggi pada 2009-2014.
Peringkat Papua Barat hanya di belakang provinsi Kepulauan Riau (2,93), Kalimantan Selatan (2,57), dan Bali (2,56). "Keseluruhan Ikrar ini akan digunakan sebagai bahan masukan untuk membuat kebijakan. Tujuannya untuk meratakan kesejahteraan. Karena dari data yang ada, masih ditemukan kesenjangan yang terlalu lebar di antara wilayah-wilayah di Indonesia," tutur Nyoman.
Dengan metode studi Ikrar, Nyoman melanjutkan, biaya untuk memetakan kesejahteraan menjadi lebih efisien dan menyeluruh dengan tiga tolok ukur. Kemenko PMK juga mempersilakan pemerintah daerah mengembangkan indeks ini. Lebih jauh, materi-materi ini dapat menjadi bahan pertimbangan dalam mengambil kebijakan.
Kemenko PMK telah menyerap aspirasi dari sejumlah unsur masyarakat guna menyempurnakan Ikrar. "Tinjauan dan masukan untuk disempurnakan lagi. Ada saran yang masuk juga kami terbuka," katanya.
