Kemenlu Benarkan Temuan 13 Mayat di Perairan Malaysia

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Para Tenaga Kerja Indonesia yang bermasalah tiba di TKI Lounge, Bandara Soekarno Hatta, Tangerang, Banten, 19 Januari 2015. TEMPO/Marifka Wahyu Hidayat

    Para Tenaga Kerja Indonesia yang bermasalah tiba di TKI Lounge, Bandara Soekarno Hatta, Tangerang, Banten, 19 Januari 2015. TEMPO/Marifka Wahyu Hidayat

    TEMPO.CO, Jakarta - Juru bicara Kementerian Luar Negeri, Arrmanatha Nasir, mengkonfirmasi keberadaan warga negara Indonesia dalam insiden terbaliknya kapal di perairan Malaysia. "Kartu identitas dari Indonesia ditemukan," kata Arrmanatha seperti dilansir Reuters, Selasa, 26 Januari 2016.

    Pihak berwenang di Jakarta mengatakan perahu terbalik setelah dihantam gelombang laut yang kuat. Sementara itu, Kepala Polisi Distrik Rahmat Othman mengatakan kapal tersebut datang dari Indonesia dan membawa imigran gelap. "Hingga kini, 35 orang diyakini ada di perahu," katanya.

    Otoritas polisi setempat mengatakan mayat terdiri atas sembilan perempuan dan empat laki-laki dan terdampar di pantai di negara bagian Johor, Selasa pagi. "Mereka dianggap pendatang ilegal atau pekerja dari Indonesia," kata otoritas kepolisian.

    Baca: Ini Penyebab Terhempasnya Kapal Pembawa Imigran Indonesia

    Ribuan orang Indonesia bekerja secara ilegal di perkebunan dan industri lainnya di Malaysia. Banyak dari pekerja tersebut mengambil risiko melakukan perjalanan laut yang berbahaya untuk melewati pengawasan di perbatasan ketika hendak masuk ke Malaysia atau kembali ke Indonesia.

    Kecelakaan di lepas pantai Malaysia sering terjadi dan menimpa imigran ilegal yang mencoba menemukan pekerjaan di negara yang relatif makmur tersebut. Malaysia juga merupakan pusat transit utama bagi pencari suaka melarikan diri, seperti di Myanmar, yang juga dikenal sebagai Burma.

    REUTERS | BBC | ARKHELAUS


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.