Menkes Usul Eks Gafatar Dapat KIS

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Warga mantan anggota Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar) tiba di Blitar, Jawa Timur, 25 Januari 2016. Sebanyak 24 warga eks-Gafatar tersebut selanjutnya dipulangkan ke kampung halaman mereka di Blitar. ANTARA FOTO

    Warga mantan anggota Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar) tiba di Blitar, Jawa Timur, 25 Januari 2016. Sebanyak 24 warga eks-Gafatar tersebut selanjutnya dipulangkan ke kampung halaman mereka di Blitar. ANTARA FOTO

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Kesehatan Nila Moeloek mengusulkan mantan anggota Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar) bisa mendapatkan Kartu Indonesia Sehat. Menurut dia, dengan fasilitas tersebut, mereka yang saat ini mengungsi bisa mendapatkan pelayanan kesehatan di mana saja.

    "Jadi nanti pelayanan kesehatan mereka terjamin. Bisa di penampungan, di Puskesmas juga bisa," kata Nila, di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Selasa, 26 Januari 2016.

    Selain fasilitas kesehatan gratis, eks Gafatar yang saat ini berada di penampungan juga akan didampingi oleh psikiater untuk memulihkan kondisi psikologi mereka. "Untuk anak-anak juga akan ada pelayanan secara komprehensif," ujar Nila.

    Kelompok Gafatar dianggap menyebarluaskan aliran sesat. Sedangkan para anggotanya mengaku Gafatar hanyalah organisasi yang ingin melakukan kegiatan bercocok tanam. Mereka berbondong-bondong ke Kalimantan dari berbagai provinsi, seperti Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Sulawesi Selatan, untuk mengurus tanah yang dibeli dengan cara iuran sukarela.

    Namun rumah tempat tinggal mereka di Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat, dibakar warga setempat sebelum panen terjadi. Eks anggota Gafatar akhirnya dipulangkan ke daerah asalnya. Mereka mengeluhkan hartanya yang sudah habis untuk membeli tanah di Kalimantan.

    FAIZ NASHRILLAH


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Menunggu Dobrakan Ahok di Pertamina

    Basuki Tjahaja Purnama akan menempati posisi strategis di Pertamina. Ahok diperkirakan akan menghadapi banyak masalah yang di BUMN itu.