Damayanti Ajukan Justice Collaborator, KPK: Akan Dikaji Dulu

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi PDIP, Damayanti Wisnu Putranti (DWP) mengenakan baju tahanan seusai diperiksa di KPK, Jakarta, 15 Januari 2016. KPK menahan DWP dan tiga orang lainnya karena diduga menerima suap proyek di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. ANTARA/Reno Esnir

    Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi PDIP, Damayanti Wisnu Putranti (DWP) mengenakan baju tahanan seusai diperiksa di KPK, Jakarta, 15 Januari 2016. KPK menahan DWP dan tiga orang lainnya karena diduga menerima suap proyek di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. ANTARA/Reno Esnir

    TEMPO.CO, Jakarta -  Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendapatkan pengajuan justice collaborator dari Damayanti Wisnu Putranti, tersangka suap proyek jalan di Ambon yang masuk anggaran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tahun 2016. Pengajuan tersebut disampaikan Damayanti kepada KPK pada Jumat, 22 Januari 2016.

    “Memang benar DWP ajukan justice collaborator pada Jumat lalu. Ini akan dikaji terlebih dahulu oleh biro hukum dan juga penyidik KPK,” ujar Pelaksana Harian Kepala Biro Humas Yuyuk Andriati Ishak saat konferensi pers di gedung KPK pada Selasa, 26 Januari 2016.

    Menurut Yuyuk, apabila permohoman Damayanti dikabulkan KPK, maka Damayanti kemungkinan akan mendapat keringanan hukuman. Namun, Yuyuk tidak bisa menegaskan apakah KPK akan menerima permohonan tersebut. “Sekali lagi, ini baru diajukan," tutur Yuyuk.

    Justice collaborator adalah orang yang turut dalam tindak pidana kemudian atas inisiatif sendiri berniat mengungkapkan hal-hal yang berguna dalam penanganan kasus.

    Terkait permintaan ini, Kepala Bagian Pemberitaan dan Publikasi KPK, Priharsa Nugraha, menambahkan nanti akan ditelaah apa yang dikontribusikan untuk membongkar hal yang lebih besar. "Sampai saat ini masih dibahas dan belum ada keputusan apakah mendapat status justice collaborator atau tidak.”

    Damayanti merupakan anggota Komisi V DPR dari Fraksi PDI Perjuangan, yang ditangkap KPK pada awal Januari 2016. Damayanti bersama kedua koleganya, Dessy dan Julia, menerima suap dari Abdul Khoir, Direktur Utama PT Windu Tunggal Utama. Ketiganya masing-masing menerima uang Sin$ 33 ribu.

    Suap tersebut diduga untuk mengamankan proyek jalan di Ambon, yang masuk anggaran 2016 Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Uang yang disita operasi Sin$ 99 ribu. Namun, total komisi atau uang yang telah dikucurkan Abdul sebesar Sin$ 404 ribu. Suap tersebut diduga bukan yang pertama.

    Untuk mengembangkan kasus ini, KPK membuka penyelidikan baru. Penyidik pada Jumat pekan lalu menggeledah ruang kerja dua kolega Damayanti di Komisi Perhubungan  DPR, yakni Budi Supriyanto dari Fraksi Golkar dan Yudi Widiana Adia dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera.

    BAGUS PRASETIYO


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Tito Karnavian Anggap OTT Kepala Daerah Bukan Prestasi Hebat

    Tito Karnavian berkata bahwa tak sulit meringkus kepala daerah melalui OTT yang dilakukan Komisi Pemerantasan Korupsi. Wakil Ketua KPK bereaksi.