Luhut Ajak Sejumlah Menteri Bahas Nasib Pengikut Gafatar  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Koordinator (Menko) bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Polhukam) Luhut Binsar Panjaitan seusai diambil sumpah saat menjalani sidang Majelis Kehormatan Dewan (MKD) DPR di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, 14 Desember 2015. Luhut akan memberikan keterangan terkait kasus dugaan pencatutan nama Presiden dan Wakil Presiden dalam perpanjangan kontrak Freeport. Luhut diminta hadir sebagai saksi karena namanya 66 kali disebut pada rekaman percakapan kasus tersebut. TEMPO/Dhemas Reviyanto

    Menteri Koordinator (Menko) bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Polhukam) Luhut Binsar Panjaitan seusai diambil sumpah saat menjalani sidang Majelis Kehormatan Dewan (MKD) DPR di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, 14 Desember 2015. Luhut akan memberikan keterangan terkait kasus dugaan pencatutan nama Presiden dan Wakil Presiden dalam perpanjangan kontrak Freeport. Luhut diminta hadir sebagai saksi karena namanya 66 kali disebut pada rekaman percakapan kasus tersebut. TEMPO/Dhemas Reviyanto

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan mengadakan rapat koordinasi dengan beberapa menteri di kantornya, pada sore ini. Salah satu agenda yang dibahas adalah nasib anggota Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar).

    Salah satu menteri yang hadir adalah Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo. Menurut Tjahjo, ia dan sejumlah menteri membahas bagaimana menangani pengikut Gafatar yang belum mau pulang dari Mempawah, Kalimantan Barat, dan bagaimana jika mereka ditolak di daerah asalnya.

    Selain soal masa depannya, rapat tersebut juga membahas keyakinan anggota Gafatar akan dimasukkan sebagai aliran kepercayaan apa. Tjahjo menambahkan, nantinya pemerintah memberikan tempat tinggal pada mereka. "Besok akan dibahas oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia," ujarnya.

    Mengenai status anggota Gafatar, Tjahjo mengaku belum ada pembahasan soal itu di tataran menteri. Tjahjo mengimbau pemerintah daerah menginventarisasi dan jangan sampai ada penjarahan aset. "Terutama bagi mereka yang punya sertifikat."

    Menurut Tjahjo, sepanjang anggota Gafatar memiliki sertifikat akan mendapatkan haknya dan dijamin pemerintah. Tjahjo mengatakan bagaimanapun juga mereka warga negara Indonesia yang memiliki hak yang sama dengan warga lainnya.

    Ketua Umum Gafatar Mahful M. Tamanurung berharap pemerintah menjamin aset-aset anggotanya tetap aman. "Tak sedikit aset di sana (Kalimantan)," kata Mahful di kantor Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, Selasa, 26 Januari 2016.

    Rapat koordinasi dengan Menteri Luhut juga dihadiri Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa, Menteri Agama Lukman Harun Saifuddin, Menteri Kesehatan Nila Djuwita Moeloek, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, Kapolri Jenderal Badrodin Haiti, dan Wakil Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana Madya Widodo

    DIKO OKTARA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Aturan Skuter Listrik Pasca Insiden GrabWheels Belum Ada Rujukan

    Pemerintah Provinsi DKI berencana mengeluarkan aturan soal skuter listrik setelah insiden dua pengguna layanan GrabWheels tewas tertabrak.