Jusuf Kalla Klaim Golkar Kubu Agung Laksono Setuju Munaslub  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Wakil Presiden Jusuf Kalla secara simbolis menutup Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Partai Golkar, di Balai Sidang Jakarta, 25 Januari 2016. Partai Golkar secara resmi mendeklarasikan untuk mendukung pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla dalam segala bidang untuk kesejahteraan rakyat sesuai dengan konstitusi dan Undang-Undang Dasar 1945. ANTARA/Yudhi Mahatma

    Wakil Presiden Jusuf Kalla secara simbolis menutup Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Partai Golkar, di Balai Sidang Jakarta, 25 Januari 2016. Partai Golkar secara resmi mendeklarasikan untuk mendukung pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla dalam segala bidang untuk kesejahteraan rakyat sesuai dengan konstitusi dan Undang-Undang Dasar 1945. ANTARA/Yudhi Mahatma

    TEMPO.COJakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla mengklaim Ketua Umum Partai Golkar hasil Musyawarah Nasional Ancol, Agung Laksono, sepakat soal musyawarah nasional luar biasa partai. Kalla mengatakan Tim Transisi saat ini tengah berfokus m‎enyiapkan musyawarah tersebut.

    "Agung Laksono juga setuju. Kalau sudah sama-sama setuju, ada rekonsiliasi dulu antar-pengurus," kata Kalla di kantor Wakil Presiden, Jakarta, Selasa, 26 Januari 2016. Bahkan Kalla mengaku sudah berbicara langsung dengan Agung mengenai hal ini.

    Kalla mengaku hingga saat ini belum ada kepastian tentang komposisi panitia penyelenggara. Yang terpenting, kata Kalla, Tim Transisi terus mengupayakan penyelesaian konflik antara kubu Agung Laksono dan Aburizal Bakrie. "Ini langkah sangat maju karena semua setuju untuk mengakhiri konflik,"‎ ujarnya.

    Ketua Umum Partai Golkar hasil Musyawarah Nasional Bali, Aburizal Bakrie, dengan semua ketua Dewan Pimpinan Daerah Tingkat I Partai Golkar se-Indonesia sepakat menyelenggarakan musyawarah nasional luar biasa (munaslub) dalam rangka penyelesaian konflik pada tubuh partai berlambang pohon beringin itu.

    "Munaslub diselenggarakan selambat-lambatnya pada Juni 2016. Kami mempertimbangkan konsekuensi-konsekuensi politik ke depan, sehingga kami sepakat dengan keputusan itu," tutur Wakil Ketua Umum Partai Golkar hasil Munas Bali, Nurdin Halid, dalam rapat pimpinan nasional, Senin, 25 Januari 2016.

    FAIZ NASHRILLAH


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    UMP 2020 Naik 8,51 Persen, Upah Minimum DKI Jakarta Tertinggi

    Kementerian Ketenagakerjaan mengumumkan kenaikan UMP 2020 sebesar 8,51 persen. Provinsi DKI Jakarta memiliki upah minimum provinsi tertinggi.