Ical Mau Munaslub Golkar, Kubu Agung Sinyalkan Lampu Hijau  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Pimpinan Partai Golkar, Aburizal Bakrie (tengah), bersama Agung Laksono (kiri) dan mantan Ketum Golkar, Jusuf Kalla, menunjukkan surat kesepakatan islah terbatas di Jakarta, 30 Mei 2015. Dualisme Partai Golkar makin panjang pasca pecahnya pendapat usulan nama Ketua DPR pengganti Setya Novanto. TEMPO/Aditia Noviansyah

    Pimpinan Partai Golkar, Aburizal Bakrie (tengah), bersama Agung Laksono (kiri) dan mantan Ketum Golkar, Jusuf Kalla, menunjukkan surat kesepakatan islah terbatas di Jakarta, 30 Mei 2015. Dualisme Partai Golkar makin panjang pasca pecahnya pendapat usulan nama Ketua DPR pengganti Setya Novanto. TEMPO/Aditia Noviansyah

    TEMPO.COJakarta - Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar hasil Musyawarah Nasional Ancol, Dave Akbarshah Fikarno alias Dave Laksono, menyambut baik keinginan Ketua Umum Golkar Munas Bali, Aburizal Bakrie, yang ingin menyelenggarakan musyawarah luar biasa.

    "Apa pun itu namanya, yang penting semangat persatuan, rekonsiliasi. Kalau ngotot-ngototan terus, harus kami yang mengadakan, harus ini, harus itu, enggak selesai persoalan," kata Dave di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa, 26 Januari 2016.

    Anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat itu mengatakan seluruh elemen Golkar harus berpikir untuk menyelamatkan partai. Karena itu, musyawarah nasional harus dilaksanakan untuk persatuan. "Bukan menjadi kedok semata untuk menyambung kekuasaan," ujarnya.

    Dengan keputusan itu, Dave meminta Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly mengeluarkan surat keputusan memperpanjang kepengurusan Golkar Munas Riau daripada mengesahkan kepengurusan Golkar Munas Bali. "Kalau mau Bali, belum tentu munas bisa melibatkan kedua pihak," tuturnya.

    Dave berharap partainya dapat segera menyelesaikan konflik agar kader Golkar bisa maksimal dalam bertugas. Dengan konflik ini, kata dia, kader Golkar menjadi tidak fokus. "Mau koordinasi ke partai saja susah. Fraksi belum erat. Dengan bersatunya kembali Golkar, ini dampak positif untuk bangsa Indonesia," ucap Dave.

    ANGELINA ANJAR SAWITRI


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.