Soal Kurikulum Sejarah 1965, Ini kata Hilmar Farid  

Reporter

Dirjen Kebudayaan, Hilmar Farid. TEMPO/Aditia Noviansyah

TEMPO.COJakarta - Direktur Jenderal Kebudayaan Hilmar Farid menegaskan sikapnya yang mengkritik penulisan sejarah, terutama seputar tragedi 1965. Meski memiliki otoritas, Hilmar tidak mau serta-merta mengubah kurikulum sejarah tentang periode tersebut. Mengapa?

Berikut ini petikan wawancara Hilmar dengan tim Tempo yang dilakukan pada Selasa dua pekan lalu di ruang kerjanya. 


Dengan latar belakang sebagai sejarawan, upaya apa yang akan Anda lakukan terkait dengan pelurusan sejarah 1965?

Posisi birokrasi adalah memfasilitasi perdebatan dan diskusi yang ada di masyarakat. Kritik saya terhadap penulisan sejarah 1965 bukan rahasia, semua orang tahu. Tapi kini saya bukan lagi sebagai peserta perdebatan. Yang ingin saya pastikan adalah perdebatan itu berlangsung secara baik.

Entah bentuknya konferensi, kongres, saya akan menyokong. Begitu banyak studi sejarah yang disusun, tapi tidak lengkap jika tidak melengkapinya dengan yang under represented atau perspektif korban. Kalau untuk pendidikan, jelas karena masuk kurikulum. Namanya bukan sejarah resmi, tapi sejarah untuk kepentingan pendidikan. Perdebatan itu tidak akan berhenti, termasuk soal kurikulum. 


Jadi, Anda tak akan mengubah kurikulum yang ada?

Kalau yang diharapkan adalah pengubahan kurikulum karena otoritas, kita sama-sama tidak menginginkan itu. Saya tidak mau mengubah kurikulum karena otoritas yang saya miliki. Substansinya adalah otoritas tidak boleh memaksakan penulisan sejarah. Itu akan sama dengan kita melakukan hal yang secara prinsip kita tolak. Kegunaan otoritas adalah membuka ruang diskusi dan perdebatan.

Jadi otoritas jangan menjadi penentu penulisan sejarah. Itu yang sama-sama kita tentang dari zaman Orde Baru. Jadi, jangan mentang-mentang saya direktur jenderal, jadi harus begini penulisan sejarahnya. Wah, itu sama mengerikannya dengan Orde Baru.


Tapi, jika yakin bahwa sejarah 1965 melenceng, bukankah tak bisa didiamkan saja?

Saya sangat bersedia membuka jalan untuk pelurusan sejarah itu. Pasti saya lakukan. Bagaimana kita menyikapi suatu peristiwa yang begitu traumatis dalam sejarah kita, bisa diajarkan kepada anak-anak dalam rangka memperbaiki ke depannya. Tak usah ragu soal itu. Tapi penulisan ulang sejarah itu bukan diskresi saya. Itu rumahnya di Pendidikan Dasar dan Menengah, ada asosiasi guru sejarah dan para stakeholder lain. Yang bisa dilakukan Direktorat Sejarah adalah mengumpulkan ahli dan membahas bersama.

TIM TEMPO






MA Menangkan Kemendikbud Terkait Aturan Pencegahan Kekerasan Seksual

19 April 2022

MA Menangkan Kemendikbud Terkait Aturan Pencegahan Kekerasan Seksual

MA menolak gugatan uji materiil terhadap Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi.


IPB University Raih Nilai Kinerja Anggaran Terbaik Versi Kemendikbud

17 Maret 2022

IPB University Raih Nilai Kinerja Anggaran Terbaik Versi Kemendikbud

IPB University meraih nilai 94,41 dengan predikat sangat baik. Disusul oleh Universitas Pendidikan Indonesia dengan nilai 91,33 (sangat baik).


Kementerian Pendidikan Buka Pendaftaran Guru Penggerak, Cek Syaratnya

15 Maret 2022

Kementerian Pendidikan Buka Pendaftaran Guru Penggerak, Cek Syaratnya

Pendaftaran program guru penggerak dibuka pada 14 Maret hingga 15 April 2022. Seleksi ini terbuka untuk guru TK, SD, SMA, SMK, dan SLB.


Kementerian Pendidikan Sesalkan Konflik Rektor dan Dosen SBM ITB

10 Maret 2022

Kementerian Pendidikan Sesalkan Konflik Rektor dan Dosen SBM ITB

Kementerian Pendidikan meminta agar rektor dan dosen SBM ITB berdialog mencari solusi. Kemendikbud meminta agar tak mengorbankan mahasiswa.


Muhammad Dahlan, Menteri Agama Pelopor

7 Maret 2022

Muhammad Dahlan, Menteri Agama Pelopor

MTQ baru dilembagakan secara nasional pada 1968 atas jasa Menteri Agama Muhammad Dahlan.


Mau Magang di Kantor Mas Menteri Nadiem Makarim? Ini Syarat dan Formasinya

4 Maret 2022

Mau Magang di Kantor Mas Menteri Nadiem Makarim? Ini Syarat dan Formasinya

Kementerian Pendidikan yang dinaungi Nadiem Makarim membuka program praktik kerja lapangan dengan enam formasi seperti humas dan konten kreator.


Kementerian Pendidikan-INKA Targetkan 9 Bus Listrik Rampung untuk G20

2 Maret 2022

Kementerian Pendidikan-INKA Targetkan 9 Bus Listrik Rampung untuk G20

Kementerian Pendidikan dan PT INKA menargetkan pembuatan 9 bus listrik selesai dan dapat digunakan pada saat KTT G20 pada akhir 2022.


Cerita Astrid, Mahasiswa ITB Penerima Beasiswa IISMA yang Sempat Ragu Mendaftar

16 Februari 2022

Cerita Astrid, Mahasiswa ITB Penerima Beasiswa IISMA yang Sempat Ragu Mendaftar

Astrid, mahasiswa ITB mendapat kesempatan untuk belajar di University of Pennsylvania. Bermula dari keraguan, dia akhirnya bisa belajar di Amerika.


Integrasikan Data, Kemdikbud Bikin Arkas: Aplikasi Pelaporan Dana Bos

16 Februari 2022

Integrasikan Data, Kemdikbud Bikin Arkas: Aplikasi Pelaporan Dana Bos

Kementerian Pendidikan meluncurkan Arkas, aplikasi perencanaan dan pelaporan dana BOS terintegrasi dengan sistem keuangan sekolah.


Aliansi Penyelenggara Pendidikan Minta Pembahasan RUU Sisdiknas Ditunda

16 Februari 2022

Aliansi Penyelenggara Pendidikan Minta Pembahasan RUU Sisdiknas Ditunda

Aliansi Penyelenggaran Pendidikan meminta agar pembahasan Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional atau RUU Sisdiknas ditunda.