Kapolri Pastikan Proses Hukum Debitor BLBI Tetap Berjalan
Selasa, 14 Februari 2006 16:44 WIB
Bagikan
Iklan
TEMPO Interaktif, Jakarta:Kapolri Jenderal Sutanto memastikan proses hukum debitor dana bantuan likuiditas Bank Indonesia (BLBI) tetap berjalan, sekalipun debitor-debitor itu telah mengembalikan aset negara."Tentu dilanjutkan prosesnya, yang sudah menjadi narapidana tentu harus masuk lembaga pemasyarakatan untuk melaksanakan eksekusi. Yang belum divonis proses tetap berlanjut," ujar Sutanto usai mengadakan pertemuan khusus dengan Jaksa Agung Abdul Rahman Saleh dan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Taufiequrachman Ruki, di Gedung KPK, hari ini.Sutanto mengatakan proses penyelesaian hukum debitor BLBI yang menyangkut perdata akan diproses melalui Menteri Keuangan. Mengenai debitor BLBI yang menghadap Presiden di Istana, Sutanto berpendapat hal itu terjadi karena ada itikad baik dari debitor itu untuk mengembalikasi uang negara."Mereka punya itikad baik untuk mengembalikan, tetapi mereka tidak tahu harus kemana mengembalikannya karena BPPN sudah tutup," ujar Sutanto.Sutanto menyatakan keputusan penyelesaian BLBI adalah hasil pembicaraan antara Menteri Keuangan, Menteri Koordinator Perekonomian, Kejaksaan Agung, dan Kapolri. "Termasuk soal pengembalian aset melalui Menkeu hingga akhir 2006. Ini dalam bentuk cash," ujarnya.thoso priharnowo
Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.
Video Pilihan
Australia Belum Bisa Serahkan Terpidana BLBI
11 Januari 2011
Australia Belum Bisa Serahkan Terpidana BLBI
Alasan Pemerintah Australia, Andrian Kiki sedang mengajukan judicial review.
Jaksa Agung Janji Segera Tangani Perkara BLBI
30 November 2010
Jaksa Agung Janji Segera Tangani Perkara BLBI
"Akan saya lihat kembali (kendalanya). Disinggung mengenai kesulitan kuasa dari Menkeu, karena Menkeu yang harus memberikan kuasa khusus. Saya akan koordinasi secepatnya," kata Basrief saat bertemu dengan wartawan di Kejaksaan Agung, Selasa (30/11).
Menteri Keuangan Bahas Tunggakan BLBI Sjamsul Nursalim
8 September 2010
Menteri Keuangan Bahas Tunggakan BLBI Sjamsul Nursalim
Saya harapkan bisa selesai sebelum akhir September ini."
Kementerian Keuangan Siap Bantu Tagih BLBI Sjamsul Nursalim
2 September 2010
Kementerian Keuangan Siap Bantu Tagih BLBI Sjamsul Nursalim
"Saya akan respons secepatnya jika memang dibutuhkan."
Buronan Kasus BLBI Ditangkap di Australia
9 Desember 2008
Buronan Kasus BLBI Ditangkap di Australia
Dalam persidangan itu, menurut Muchtar, dibutuhkan proses yang cukup lama. Mulai dari pengajuan sidang, lalu pengajuan banding hingga bisa tidaknya diekstradisi ke Indonesia. "Kalau diikuti prosesnya bisa sampai 2,5 tahun, kata Muchtar.
Jaksa Tolak Eksepsi Mantan Pejabat BI
5 November 2008
Jaksa Tolak Eksepsi Mantan Pejabat BI
Menurut jaksa Rapat Dewan Gubernur BI harus dilihat dari segi hukum pidana, bukan dari hukum administrasi negara
KPK Usut Penyimpangan Surat Lunas BLBI
22 Oktober 2008
KPK Usut Penyimpangan Surat Lunas BLBI
Surat keterangan lunas yang dikeluarkan oleh Kejaksaan Agung merupakan dasar penghentian penyidikan kasus BLBI.
Kejaksaan Ikut-Ikutan Bentuk Tim Usut BLBI
22 Oktober 2008
Kejaksaan Ikut-Ikutan Bentuk Tim Usut BLBI
Selain membentuk empat tim, Kejaksaan Agung juga akan memberikan dokumen-dokumen Bantuan Likuiditas Bank Indonesia yang dibutuhkan Komisi Pemberantasan Korupsi.
KPK Bentuk Empat Tim Untuk Tangani BLBI
22 Oktober 2008
KPK Bentuk Empat Tim Untuk Tangani BLBI
Empat tim kecil dibentuk Komisi Pemberantasan Korupsi dalam gelar perkara Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) bersama Kejaksaan Agung.
Ayin Dihukum Lima Tahun Penjara
29 Juli 2008
Ayin Dihukum Lima Tahun Penjara
Tidak ada hal yang meringankan terdakwa. Sebaliknya, ada tiga hal yang memberatkan Ayin dinilai berbelit-belit dalam memberikan keterangan dan tidak mengakui kesalahannya.
