Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Tolak Gugatan Praperadilan RJ Lino

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Mantan Direktur Utama PT Pelabuhan Indonesia II, Richard Joost Lino dicecar pertanyaan oleh wartawan usai menjalani pemeriksaan di Mabes Polri, Jakarta, 6 Januari 2016. RJ Lino diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pengadaan mobil crane di Pelindo II tahun 2013. ANTARA/Akbar Nugroho Gumay

    Mantan Direktur Utama PT Pelabuhan Indonesia II, Richard Joost Lino dicecar pertanyaan oleh wartawan usai menjalani pemeriksaan di Mabes Polri, Jakarta, 6 Januari 2016. RJ Lino diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pengadaan mobil crane di Pelindo II tahun 2013. ANTARA/Akbar Nugroho Gumay

    TEMPO.COJakarta - Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menolak gugatan praperadilan tersangka pengadaan quay container crane (QCC) di Pelindo II tahun 2010, Richard Joost Lino. Kasus ini disidik Komisi Pemberantasan Korupsi. 

    “Eksepsi pemohon tidak dapat diterima. Permohonan praperadilan tidak dapat diterima,” ujar hakim tunggal Udjiati saat membacakan amar putusan di ruang sidang utama Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Selasa, 26 Januari 2016.

    Udjiati menjelaskan, hakim menolak praperadilan Lino karena penyidikan yang dilakukan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah sah dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga apa yang dituntut Lino tidak bisa dipenuhi. “Permohonan pemohon juga dilakukan pada tahap penyidikan sehingga alasan pemohon tidak dapat diterima,” ujarnya.

    Dalam sidang tersebut, hadir pula dua pemimpin KPK, Basaria Pandjaitan dan Alexander Marwata, serta beberapa penyidik KPK. Selain orang-orang dari KPK, terlihat sekitar enam pendukung Lino mengenakan kaus putih bertulisan “Save Lino” dalam sidang tersebut. 

    Lino menggugat penetapannya sebagai tersangka oleh KPK di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Pengadilan menjadwalkan sidang perdana gugatan praperadilan yang diajukan Lino digelar pada 11 Januari 2016. Sidang itu akan dipimpin hakim tunggal Udjiati.

    Dasar gugatan itu adalah Lino menilai penetapan tersangka terhadapnya oleh KPK ganjil. Dia mengaku lelang pengadaan sudah dilakukan sejak 2007, saat ia belum masuk Pelindo II. "Sedangkan saya masuk baru 2009."

    KPK mengumumkan Lino sebagai tersangka pada 18 Desember 2015. Surat perintah penyidikan diteken pada 15 Desember 2015. Lino diduga menyalahgunakan wewenang untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi terkait dengan pengadaan QCC di Pelindo II pada 2010.

    Modusnya, Lino memerintahkan pengadaan tiga unit QCC di PT Pelindo II (Persero) dengan menunjuk langsung HDHM dari Cina sebagai penyedia barang. Tiga unit QCC tersebut ditempatkan di Pelabuhan Panjang, Palembang, dan Pontianak.

    BAGUS PRASETIYO


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Korban dan Pelaku Bom Bunuh Diri di Polrestabes Medan

    Kepolisian menyebut enam orang menjadi korban ledakan bom bunuh diri di Polrestabes Medan. Pelaku pengeboman mengenakan atribut ojek online.