Ical Mau Amandemen UUD 1945 dan Pemilu Proporsional Tertutup  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Wakil Presiden Jusuf Kalla bersama Ketua umum Partai Golkar Aburizal Bakrie dan para menteri Kabinet Kerja menghadiri penutupan Rapimnas Partai Golkar, di Jakarta, 25 Januari 2016. ANTARA/Yudhi Mahatma

    Wakil Presiden Jusuf Kalla bersama Ketua umum Partai Golkar Aburizal Bakrie dan para menteri Kabinet Kerja menghadiri penutupan Rapimnas Partai Golkar, di Jakarta, 25 Januari 2016. ANTARA/Yudhi Mahatma

    TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Partai Golkar hasil Musyawarah Nasional Bali Aburizal Bakrie memaparkan tiga keputusan yang telah diambil dalam Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Partai Golkar, yang digelar sejak 23 Januari 2016. Menurut dia, rapimnas sepakat melakukan reformasi sistem ketatanegaraan yang bermuara pada perubahan kelima UUD 1945.

    "Banyak pasal dalam UUD 1945 yang sudah tidak sesuai. Kader-kader di DPR ataupun MPR harus berusaha mencari butir-butir mana saja di UUD 1945 itu yang harus diperbaiki," ujar Aburizal dalam pidato penutupan rapimnas di Jakarta Convention Center pada Senin, 25 Januari 2016.

    Selain itu, rapimnas juga sepakat memperbaiki beberapa undang-undang, terutama undang-undang di bidang politik. Aburizal pun mengatakan UU Mineral dan Batubara serta UU Perbankan juga harus segera dibahas dan diselesaikan. "Itulah yang akan dibawa kader-kader kita di DPR serta Ketua DPR untuk dikerjakan secepatnya," ujarnya.

    Ical, sapaan akrab Aburizal, juga mengatakan rapimnas ini sepakat mengubah sistem pemilihan umum legislatif yang akan datang dari sistem proporsional terbuka menjadi sistem proporsional tertutup. "Kami merasa partai tidak mempunyai suatu tempat yang terhormat dalam penentuan calon-calon anggota DPR ataupun DPRD," tuturnya. Dengan sistem proporsional tertutup, calon anggota legislatif dipilih berdasarkan nomor urut, bukan suara terbanyak. Nomor urut calon ditentukan oleh partainya.

    Dalam rapimnas ini, Golkar pun juga menyatakan deklarasi dukungannya kepada pemerintah secara resmi, yang nantinya akan disahkan dalam musyawarah nasional luar biasa. "Pada munas yang lalu, kami menyatakan bahwa kami di luar pemerintah. Kami tidak menjilat ludah, tapi reposisi yang tujuannya sama, membangun bangsa," katanya.

    Rapimnas pun, menurut Ical, memutuskan untuk menyelenggarakan musyawarah nasional luar biasa (munaslub) sebelum Juni 2016. Menurut Aburizal, masih ada Dewan Pimpinan Daerah Tingkat I Partai Golkar yang menolak diselenggarakannya munaslub. "Saya pun menjelaskan kesepakatan yang saya buat bersama Pak Jusuf Kalla dan Pak Agung Laksono. Alhamdulillah, semuanya setuju tanpa voting," kata Ical.


    ANGELINA ANJAR SAWITRI


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Demo Revisi UU KPK Berujung Rusuh, Ada 1.365 Orang Ditangkap

    Demonstrasi di DPR soal Revisi UU KPK pada September 2019 dilakukan mahasiswa, buruh, dan pelajar. Dari 1.365 orang yang ditangkapi, 179 ditahan.