Dua Investor Bersaing Kelola TPS Nambo

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Sri Wahyuni, pengelola unit Bank Sampah Hijau Lestari bersama petugas pengangkut di RW 06 Sekeloa Kota Bandung. TEMPO/Anwar Siswadi

    Sri Wahyuni, pengelola unit Bank Sampah Hijau Lestari bersama petugas pengangkut di RW 06 Sekeloa Kota Bandung. TEMPO/Anwar Siswadi

    TEMPO.CO, Bandung - Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan mengatakan, sisa dua peserta tender dalam proses lelang investasi Tempat Pengolahan dan Pemrosesan Sampah Regional Nambo untuk kawasan Bogor-Bogor-Depok. “Tendernya sudah di titik akhir,” kata dia di Bandung, Senin, 25 Januari 2016.

    Aher, sapaan Ahmad Heryawan mengatakan, keduanya merupakan perusahaan dalam negeri yang bermitra dengan perusahaan asing. “Kalau ini jadi dan selesai, ini akan menjadi pengolahan sampah moderen pertama,” kata dia.

    Menurut Aher, dalam proses akhir ini pihaknya menginginkan siapa pun yang terpilih bisa langsung mengerjakan pembangunan fasilitas TPPAS Nambo. “Makanya kami minta bantuan berbagai pihak untuk menjamin tender ini tidak ada masalah apa-apa. Kami sudah berusaha transparan sejak awal,” kata dia.

    Aher mengatakan, proses administrasi peserta lelang itu sudah lengkap. Keduanya dinilai punya kelebihan masing-masing. Seluruhnya ada 19 perserta lelang investasi TPPAS Nambo. Hanya tiga peserta yang memenuhi persayartan pra kualifikasi lelang, dan kini mengerucut sisa dua peserta.

    Kepala Dinas Permukiman dan Perumahan Jawa Barat Bambang Riyanto membenarkan saat ini pokja panitia lelang tengah berkonsultasi dengan sejumlah pihak untuk memutuskan pemenang tender. “Mereka berkonsultasi ke LKPP, serta advisor dari Bappenas dan pakar,” kata dia di Bandung, Senin, 25 Januari 2015.

    Bambang enggan membeberkan dua perusahaan yang tengah ditimbang dipilih salah satunya sebagai pemenang lelang investasi untuk menggarap proyek TPPAS Nambo dengan alasan proses tender itu dikerjakan oleh pokja tersendiri. “Semuanya ada tiga yang lolos pra kualifikasi. Ketiganya perusahaan Indonesia kosnsorsium dengan perusahaan di luar negeri yang punya pengalaman di bidang persampahan. Yang saya dengar ada yang dari Australia, Korea, dan Turki,” kata dia.

    Menurut Bambang, keputusan pemenang tender kemungkinan akan diumumkan paling telat bulan depan. “Awal Februari mudah-mudahan sudah ada keputusan, bergeser dari target awal pada Januari ini,” kata dia.

    Bambang mengatakan, siapapun pemenang tender itu bakal diberi waktu sekitar dua bulanan untuk menyiapkan konsorsium baru menggandengn PT Jasa Sarana, Badan Usaha Milik Daerah yang sahamnya punya pemerintah Jawa Barat. “PT Jasa Sarana itu sebagai standing partner, dengan siapapun pemenangnya,” kata dia. PT Jasa Sarana yang akan diwakili salah satu anak perusahaannya itu mendapat poris saham 20 persen dalam konrsium.

    Bambang optimistis, pemenang tender langsung bisa mengeksekusi pembangunan TPPAS Nambo. Dia beralasan, seluruh peserta lelang sudah diperiksa kemampuan pembiayannya, sekaligus telah mengantungi bank garansi untuk menggarap pembangunan TPPAS Nambo yang diperkirakan menghabiskan dana Rp 600 miliar.

    Dia mengaku, untuk memastikan pengolahan sampah moderen ini gagal, pemerintah provinsi sudah menyiapkan pengaman seandaianya pengelola TPPAS Nambo wan prestasi. Salah satunya dengan menyiapkan fasilitas pengolahah sampah di tempat yang sama dengan teknologi Sanitary Landfill.

    Pengolahan sampah Sanitary Landfill ini disiapkan untuk menampung residu pemrosesan sampah yang diperkirakan hanya 10 persen sampah yang diolah. “Itu yang mengelola pemprov. Kalua terjadi apa-apa pemprov bisa langsung jalan, kita pindah ke sana. Pasukan kita siap di lapangan,” kata Bambang.

    Nambo dirancang mengolah sedikitnya 1.500 ton sampah sehari dengan teknologi Mechanical Biological Treatment (MBT), yang menghasilkan Refused Derived Fuel (RDF) untuk sampah kawasan Bogor-Bogor-Depok. TPPAS Nambo berada di Desa Nambo dan Desa Lulut Kecamatan Kelapanunggak Kabuapten Bogor, menempati lahan seluas 55 hektare. Rincinya, 40 hektare lahan hutan yang dikelola Perhutani Regional Jawa Barat-Banten dan sisanya tanah milik Kabupaten Bogor

    AHMAD FIKRI


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Berbagai Cara dalam Menekan Pelanggaran Batasan Bawaan Penumpang

    Direktorat Jenderal Bea dan Cukai terus berupaya menekan pelanggaran batasan bawaan penumpang dari luar negeri di pintu masuk bandara.