Setelah Rapimnas, Ini Langkah Golkar Menuju Islah

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua Umum Aburizal Bakrie usai bertemu Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta, 11 Januari 2016. TEMPO/Subekti

    Ketua Umum Aburizal Bakrie usai bertemu Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta, 11 Januari 2016. TEMPO/Subekti

    TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan dua kubu Partai Golkar segera melakukan rekonsiliasi kepengurusan yang dilanjutkan persiapan musyawarah nasional luar biasa. Hal ini dilakukan untuk menetapkan dasar kepengurusan untuk penyelenggaraan munaslub.

    "Sebagaimana apa yang kami sepakati sebelumnya, ada rekonsiliasi di kepengurusan, tentunya secara teknis nanti akan dilaksanakan kemudian dilaksanakan munaslub sesuai dengan waktu yang tadi ditetapkan dengan baik," ujar Kalla di Jakarta Convention Center, Senin, 25 Januari 2016.

    Kalla mengatakan tak ada lagi istilah munas Riau dan Bali karena penyelenggara Munaslub adalah Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar. Lebih lanjut Kalla sudah menghubungi Agung sebelum datang penutupan rapimnas. Ia juga mengajak Agung datang supaya konflik ini segera selesai.

    Masalahnya, Agung menolak penyelenggaraan Munaslub. Ia meminta Golkar menyelenggarakan Munas

    Ia mengatakan munas ke-10 ini harus dilaksanakan secara adil, transparan, akuntabel, berkeadilan, agar bisa diterima oleh kedua kubu. Menurut Agung, munas ini merupakan kelanjutan munas ke delapan di Riau pada 2009 dan Munas Ancol pada 2014 lalu.

    Agung menerangkan, jika penanggung jawab munas ke-10 nanti, akan dipegang oleh Tim Transisi, yang sebelumnya sudah ditentukan oleh Mahkamah Partai Golkar. Saat ini, ketua tim transisi adalah politikus senior Golkar sekaligus Wakil Presiden Indonesia, Jusuf Kalla. Sedangkan Presiden RI ke-3 Baharuddin Jusuf Habibie sebagai pelindung tim transisi.

    TIKA PRIMANDARI


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Perbedaan Pilkada Langsung, Melalui DPRD, dan Asimetris

    Tito Karnavian tengah mengkaji sejumlah pilihan seperti sistem pilkada asimetris merupakan satu dari tiga opsi yang mungkin diterapkan pada 2020.