Wapres Kalla Jamin Munaslub Golkar Punya Dasar Hukum

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua umum Partai Golkar Aburizal Bakrie menuangkan air ke gelas Wakil Presiden Jusuf Kalla saat menghadiri penutupan Rapimnas Partai Golkar, di Jakarta, 25 Januari 2016. TEMPO/Imam Sukamto

    Ketua umum Partai Golkar Aburizal Bakrie menuangkan air ke gelas Wakil Presiden Jusuf Kalla saat menghadiri penutupan Rapimnas Partai Golkar, di Jakarta, 25 Januari 2016. TEMPO/Imam Sukamto

    TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla mengaku menelepon Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Hamonangan Laoly sebelum datang Rapat Pimpinan Nasional Golkar. Kalla bertanya perihal keabsahan penyelenggaraan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Golkar.

    "Pak Laoly apakah kalau Golkar mengadakan Munaslub itu sah atau tidak?" ujar Kalla mengulang percakapannya dengan Laoly ketika memberikan sambutan pada penutupan Rapimnas di Jakarta Convention Center, Senin, 25 Januari 2016.

    Kalla mengatakan saat itu Laoly mantap menjawab bahwa penyelenggaraan Munaslub sah apabila dilakukan bersama-sama. "Bahkan beliau akan mengeluarkan surat khusus," ujar Kalla.

    Laoly, kata Kalla, akan mengeluarkan semacam surat persetujuan khusus bahwa Menkumham menyetujui penyelenggaraan Munaslub. "Percayalah itu, apabila tak ada dasar hukumnya akan kita buatkan," kata dia.

    Meskipun begitu, rupanya kubu Agung Laksono tak sepakat. Agung mengatakan Golkar harus melaksanakan Munas, bukan Munaslub.

    Menurut Agung, musyarawarah nasional tersebut merupakan kelanjutan Munas ke-8 di Riau pada 2009 dan Munas Ancol pada 2014 lalu.

    TIKA PRIMANDARI


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.