TEMPO.CO, Yogyakarta - Pengurus Partai Golkar Daerah Istimewa Yogyakarta berharap rekonsiliasi dua kubu kepengurusan antara Agung Laksono-Aburizal Bakrie segera lebih cepat terealisasi dengan digelarnya Musyawarah Nasional Luar Biasa.
“Semua daerah arahnya sudah ke munaslub, menurut kami itu jalan satu-satunya rekonsiliasi dua kepengurusan, jadi memang harus dilakukan,” ujar Wakil Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar DIY, John Keban, Senin 25 Januari 2016.
Sikap Golkar DIY ini tak seperti dengan suara mayoritas DPD hasil munas Bali yang menolak Munaslub digelar. Dari 34 DPD, hanya 9 DPD yang dikabarkan setuju munaslub.
Namun John menyatakan, keputusan munaslub jadi atau tidak tetap diserahkan pada Ketua Umum hasil Munas Bali Aburizal Bakrie atau Ical.
“Pertimbangan kami jalan mengkahiri konflik panjang partai paling mungkin sekarang hanya munaslub, sehingga kami setuju jika itu digelar secepatnya usai Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) sekarang,” ujarnya.
Golkar kubu Ical sendiri sebelum memutuskan setuju munaslub, menggelar Rapat Pimpinan Nasional pada 23-25 Januari 2016 di Jakarta. Hasil yang diperoleh dari rapimnas salah satunya soal dukungan Golkar kepada pemerintah presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla. Namun higga hari terakhir Golkar DIY belum mengetahui apa keputusan rapimnas itu untuk musyawarah nasional luar biasa.
“Kalau bisa kepengurusan resmi yang diakui pemerintah bisa terbentuk selambat-lambatnya Maret nanti, sehingga persiapan pemilihan kepala daerah tahun ini Golkar bisa berpartisipasi,” ujarnya.
Ketua Dewan Pimnpinan Cabang Golkar Kota Yogyakarta Augusnur menyatakan daerah tingkat II menyerahkan sepenuhnya ihwal penyelenggaraan munaslub pada pimpinan pusat. Soal usulan Ical agar ketua umum hasil munas Bali dan Jakarta tak perlu maju lagi jika digelar munaslub, Augus pun tak mempermasalahkan.
“Tidak akan berdampak apapun pada daerah jika usulan itu disetujui dua pihak, kami tak masalah asalkan kepengurusan resmi segera terbentuk sebelum Mei,” ujarnya.
PRIBADI WICAKSONO
