Bupati Sidoarjo Saiful Ilah Beri Izin kepada Lapindo Ngebor Lagi

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Sejumlah warga bersorak saat proses penarikan alat berat dari di lokasi rencana pengeboran sumur Tanggulangin 1 di Desa Kedungbanteng, Kec. Tanggulangin, Sidoarjo, Jawa Timur, 11 Januari 2016. Lapindo Brantas menghentikan aktifitas pengurukan di sumur ini. TEMPO/Aris Novia Hidayat

    Sejumlah warga bersorak saat proses penarikan alat berat dari di lokasi rencana pengeboran sumur Tanggulangin 1 di Desa Kedungbanteng, Kec. Tanggulangin, Sidoarjo, Jawa Timur, 11 Januari 2016. Lapindo Brantas menghentikan aktifitas pengurukan di sumur ini. TEMPO/Aris Novia Hidayat

    TEMPO.COSidoarjo - Sidang paripurna istimewa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, menetapkan Saiful Ilah sebagai Bupati Sidoarjo periode 2015-2021. Berpasangan dengan Nur Ahmad Saifuddin, Saiful bakal memimpin Sidoarjo untuk periode kedua.

    "Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan," kata Sekretaris DPRD Sidoarjo Endang Soesijati saat membacakan hasil sidang paripurna istimewa di hadapan puluhan anggota Dewan, Senin, 25 Januari 2016.

    Saat ditemui seusai sidang, Saiful mengatakan program pertama yang akan dia lakukan adalah menyelesaikan masalah pengeboran baru PT Lapindo Brantas Inc di wilayahnya. "Harus kita selesaikan dengan cepat supaya tidak ada lagi isu-isu yang tidak menyenangkan," katanya.

    Saiful menegaskan, pengeboran sumur baru Lapindo Brantas Inc harus tetap dilakukan meskipun warga menolak. "Kalau masyarakat Sidoarjo tidak mau, ya tidak dibor di situ (Desa Kedungbateng). Di tempat lain kan masih ada. Jangan sampai dibor kabupaten tetangga," ujarnya.

    Menurut Saiful, Sidoarjo, yang kaya sumber daya alam, bahkan diklaim sebagai penghasil minyak dan gas bumi terbesar di Indonesia, sehingga sangat disayangkan jika tidak dimanfaatkan. "Insya Allah Sidoarjo kaya raya kalau dibor nantinya," tuturnya.

    Karena itu, Saiful berharap pemerintah, dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Kementerian Dalam Negeri, segera melantik dirinya. "Permintaan kami, awal Februari dilantik. Kami siap bekerja," ucapnya.

    Sebelumnya, Saiful telah memberikan izin lingkungan kepada perusahan minyak dan gas milik Grup Bakrie itu untuk pengeboran tiga sumur baru di Desa Kedungbanteng. Izin itu ia keluarkan tidak lama sebelum tidak menjabat lagi, tepatnya pada 13 Oktober 2015.

    Namun Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menghentikan sementara rencana pengeboran itu karena mendapat penolakan dari warga sekitar. Warga menolak dengan alasan trauma akan kejadian semburan lumpur panas di Porong, yang tak jauh dari desa mereka.

    NUR HADI


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.