TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Umum Partai Golongan Karya hasil Musyawarah Nasional Bali, Nurdin Halid, mengatakan musyawarah nasional luar biasa harus digelar dalam rangka menyelesaikan konflik di tubuh Golkar. "Saya menyerap aspirasi dari yang tidak nyaman dengan konflik. Kalau solusinya munaslub, harus munaslub," ucapnya di Jakarta Convention Center pada Senin, 25 Januari 2016.
Namun, menurut Nurdin, rapat pimpinan nasional harus menentukan legal standing lebih dulu sebelum memutuskan penyelenggaraan munaslub. "Kalau munaslub, yang melaksanakan Munas Riau atau Munas Bali? Ini yang harus diselesaikan," ujarnya.
Karena itu, tutur Nurdin, persoalan mengenai legal standing harus diputuskan bersama pemerintah. Menurut dia, walaupun kepengurusan Munas Riau bisa diperpanjang, munas tersebut memiliki dua produk, yakni Munas Bali dan Munas Ancol. "Kalau enggak legal, pasti ada lagi yang gugat," katanya.
Menurut Nurdin, kehadiran Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly serta Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan merupakan sinyal bahwa Rapimnas Golkar kali ini diakui pemerintah. Dia pun meyakini produk-produk yang nantinya akan dihasilkan dalam Rapimnas, termasuk munaslub, akan diakui juga oleh pemerintah.
Pada Rapimnas Golkar hari kedua kemarin, 21 DPD I dan organisasi sayap Golkar menolak diselenggarakannya munaslub. Sementara itu, hanya ada sembilan DPD I dan organisasi sayap Golkar yang menyetujui dan 14 lain yang menyerahkan keputusannya kepada Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar.
Namun Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar Idrus Marham menyatakan itu hanyalah pandangan umum. Menurut Idrus, Rapimnas Golkar akan memutuskan penyelenggaraan munaslub dalam sidang komisi bidang organisasi. Hasil dalam sidang komisi itu kemudian dibawa ke sidang paripurna untuk diambil keputusan bersama.
ANGELINA ANJAR SAWITRI
