MK Putuskan 26 Perkara Perselisihan Hasil Pilkada Hari Ini

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua hakim panel MK, Muhammad Alim, dalam sidang perdana uji materi UU Pilkada, di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 13 Oktober 2014. Sidang uji materi UU Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang telah disahkan oleh DPR dibatalkan.TEMPO/Imam Sukamto

    Ketua hakim panel MK, Muhammad Alim, dalam sidang perdana uji materi UU Pilkada, di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 13 Oktober 2014. Sidang uji materi UU Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang telah disahkan oleh DPR dibatalkan.TEMPO/Imam Sukamto

    TEMPO.CO, Jakarta - Mahkamah Konstitusi akan kembali memutus 26 perkara perselisihan hasil pemilihan (PHP) kepala daerah 2015. "Sidang pleno pengucapan putusan tersebut dilaksanakan pada Senin, 25 Januari 2016, pukul 09.00," kata anggota staf Bagian Hubungan Masyarakat Mahkamah Konsitusi, Rosalia Shella.

    MK akan memutus perkara di 25 kabupaten dan satu provinsi. Berikut ini wilayah tersebut:
    1. Kabupaten Limapuluh Kota
    2. Kabupaten Supiori
    3. Kabupaten Pulau Taliabu
    4. Kabupaten Minahasa Selatan
    5. Kabupaten Ogan Komering
    6. Kabupaten Kapuas Hulu
    7. Kabupaten Situbondo
    8. Kabupaten Ketapang
    9. Kabupaten Sragen
    10. Kabupaten Pemalang
    11. Kabupaten Tana Tidung
    12. Kabupaten Karangasem
    13. Kabupaten Pekalongan
    14. Kabupaten Wonosobo
    15. Kabupaten Tanah Bumbu
    16. Kabupaten Mamuju
    17. Kabupaten Konawe Kepulauan
    18. Kabupaten Kaimana
    19. Kabupaten Buton Utara
    20. Kabupaten Wakatobi
    21. Kabupaten Manggarai
    22. Kabupaten Manggarai Barat
    23. Kabupaten Konawe Utara
    24. Kabupaten Seram Bagian Timur
    25. Kabupaten Maluku Barat Daya
    26. Provinsi Kalimantan Utara

    Sidang hari ini merupakan sidang lanjutan dari 147 permohonan PHP kepala daerah 2015 yang harus diputus Mahkamah. Sebelumnya, Mahkamah memutus 89 perkara, 83 di antaranya ditolak Mahkamah dan lima lain ditarik pemohon. Sedangkan untuk satu perkara sisanya di Kabupaten Halmahera Selatan, Mahkamah memutuskan agar penghitungan suara dilakukan kembali.

    Dari jumlah perkara yang ditolak, 35 di antaranya karena pengajuan permohonan melewati tenggat waktu, yaitu 3 x 24 jam. Sedangkan 48 lain ditolak karena tidak memenuhi syarat selisih perolehan suara.

    VINDRY FLORENTIN


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Wajah Anggota Kabinet Indonesia Maju yang Disusun Jokowi - Ma'ruf

    Presiden Joko Widodo mengumumkan para pembantunya. Jokowi menyebut kabinet yang dibentuknya dengan nama Kabinet Indonesia Maju.