Ical Akan Pertimbangkan Pembatalan Munaslub Golkar  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua Partai Golkar, Aburizal Bakrie saat akan membuka Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Partai Golkar di Gedung Jakarta Convention Center, Senayan, Jakarta, 23 Januari 2016. Sejumlah agenda pun akan dibahas, antara lain evaluasi Pilkada Serentak 2015, persiapan Pilkada Serentak 2017, dan penegasan sikap dukungan Golkar kepada pemerintah. TEMPO/Aditia Noviansyah

    Ketua Partai Golkar, Aburizal Bakrie saat akan membuka Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Partai Golkar di Gedung Jakarta Convention Center, Senayan, Jakarta, 23 Januari 2016. Sejumlah agenda pun akan dibahas, antara lain evaluasi Pilkada Serentak 2015, persiapan Pilkada Serentak 2017, dan penegasan sikap dukungan Golkar kepada pemerintah. TEMPO/Aditia Noviansyah

    TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Partai Golongan Karya hasil Musyawarah Nasional Bali, Aburizal Bakrie, menyatakan mayoritas peserta Rapat Pimpinan Nasional Golkar menolak pelaksanaan musyawarah nasional luar biasa. Selain itu, ada Dewan Pimpinan Daerah Tingkat I Golkar dan organisasi sayap Golkar yang menyerahkan keputusan kepadanya.

    "Saya mohon waktu untuk salat istikharah guna memikirkan yang terbaik bagi partai kita," ucap Ical--sapaan akrab Aburizal--di akhir Rapimnas Golkar hari kedua yang digelar di Jakarta Convention Center pada Ahad, 24 Januari 2016.

    Ical mengatakan, apabila tidak mengadakan munaslub dan tak ada kepengurusan yang sah hingga Juni 2016, partai beringin berisiko tidak dapat mengikuti pemilihan kepala daerah. "Saya juga tidak dapat membaca apa yang akan diambil pemerintah," ujarnya.

    Namun Ical menyerahkan keputusan penyelenggaraan munaslub kepada DPD I dan organisasi sayap Golkar selaku pemegang suara dalam Rapimnas. "Saya tidak akan mengkhianati kepercayaan Saudara-saudara. Saya katakan, ini memang pahit, bahwa supremasi hukum masih bisa dikalahkan oleh kekuasaan politik," tuturnya.

    Ical mengatakan penyelenggaraan munaslub akan dibicarakan dalam sidang komisi yang digelar pada hari ketiga Rapimnas. Keputusan dalam komisi itu, menurut dia, akan menentukan arah Partai Golkar. "Risikonya berat. Tapi, kalau Saudara-saudara memutuskan menolak munaslub, saya akan berada di garis terdepan untuk memperjuangkannya," ucapnya.

    Pada 24 Januari 2016, Dewan Pimpinan Daerah Tingkat I Partai Golkar se-Indonesia dan organisasi sayap Golkar telah menyampaikan pandangannya mengenai penyelenggaraan munaslub. Menurut Wakil Ketua Umum Partai Golkar hasil Musyawarah Nasional Bali, Nurdin Halid, sebanyak 21 DPD I dan organisasi sayap Golkar menolak diselenggarakannya munaslub.

    Sementara itu, menurut Nurdin, ada sembilan DPD I dan organisasi sayap yang menyetujui dan ada 14 lain yang menyerahkan keputusannya kepada Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar. Namun Nurdin mengklaim itu hanyalah pandangan umum. "Ini belum keputusan," ujar Nurdin.

    ANGELINA ANJAR SAWITRI


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Tingkat Kepuasan Kinerja dan Catatan Baik Buruk 5 Tahun Jokowi

    Joko Widodo dilantik menjadi Presiden RI periode 2019 - 2024. Ada catatan penting yang perlu disimak ketika 5 tahun Jokowi memerintah bersama JK.