Mi Instan dan Rokok Bikin Orang Yogya Miskin

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • mie instant. TEMPO/Aditia Noviansyah

    mie instant. TEMPO/Aditia Noviansyah

    TEMPO.COYogyakarta - Badan Pusat Statistik Daerah Istimewa Yogyakarta menyebut garis kemiskinan di Daerah Istimewa Yogyakarta pada September 2015 naik 8,31 persen dibanding periode yang sama pada 2014.

    Kepala BPS DIY Bambang Kristianto mengatakan garis kemiskinan pada September 2015 adalah Rp 347.721 per kapita per bulan. Peningkatan garis kemiskinan sejalan dengan inflasi pada September 2014 ke September 2015 sebesar 5,23 persen. 

    Kemiskinan menggambarkan kondisi penduduk yang tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok. Garis kemiskinan adalah batas minimum pengeluaran per kapita per bulan untuk memenuhi kebutuhan minimum makanan dan nonmakanan. “Komoditas makanan menyumbang kemiskinan lebih besar ketimbang komoditas nonmakanan,” kata Bambang, Jumat, 22 Januari 2016.

    Terdapat lima komoditas yang menyumbang garis kemiskinan di perkotaan, yakni beras, rokok kretek filter, telur ayam ras, daging ayam ras, dan mi instan. Sedangkan di perdesaan komoditas penyumbangnya adalah beras, daging ayam ras, telur ayam ras, rokok kretek filter, dan gula pasir. Komoditas nonmakanan yang turut memberi andil pada kemiskinan, yakni perumahan, bensin, listrik, dan perlengkapan mandi. Ada pula biaya pendidikan.

    Bambang mengatakan komoditas makanan menyumbang 70,9 persen pada 2015 dan 71,42 persen pada 2014. Sedangkan jumlah penduduk miskin tahun 2015 sebanyak 485 ribu orang. Indeks kemiskinan dan keparahan pada September 2015 hanya mengalami sedikit penurunan. Indeks kemiskinan pada September 2015 sebesar 2,0. Sedangkan pada September 2014 sebesar 2,3. Indeks keparahan kemiskinan tahun 2015 sebesar 0,4 dan 0,6 pada September 2014.

    Direktur Magister Ekonomi Pembangunan UGM Tri Widodo mengatakan Daerah Istimewa Yogyakarta mengalami pertumbuhan ekonomi yang cepat. Namun dampaknya belum dinikmati oleh penduduk yang tidak memiliki modal. Dia mencontohkan maraknya pembangunan hotel dan mal yang tidak inklusif terhadap sektor rill. Kelompok pemilik modal dalam jumlah besar merupakan kelompok yang paling diuntungkan dengan pertumbuhan ekonomi itu. “Kekayaan orang kaya semakin menumpuk,” kata Tri.

    SHINTA MAHARANI


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.