Jabatan Staf Khusus Presiden Juga Dicatut Orang untuk Menipu

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Joko Widodo (kanan) bersama Johan Budi usai berdiskusi di Istana Merdeka, Jakarta, 12 Januari 2016. Johan Budi terakhir menjabat Plt pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tahun 2015. TEMPO/Aditia Noviansyah

    Presiden Joko Widodo (kanan) bersama Johan Budi usai berdiskusi di Istana Merdeka, Jakarta, 12 Januari 2016. Johan Budi terakhir menjabat Plt pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tahun 2015. TEMPO/Aditia Noviansyah

    TEMPO.CO, Jakarta - Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana membenarkan adanya orang yang mencatut jabatannya untuk menipu. Laporan penipuan tersebut sampai ke Istana.

    "Ada laporan korban penipuan yang mengatasnamakam staf khusus presiden," kata Ari melalui pesan pendek, Jumat, 22 Januari 2016.

    Namun, Ari mengaku tak tahu penipuan apa yang dilakukan orang tersebut. Sebelumnya, beredar gambar tanda pengenal seorang pria bernama Ju Bun. Ia menulis jabatannya sebagai staf khusus presiden. Pada foto tersebut bahkan tercantum logo Garuda Pancasila di atas foto pria tersebut. Pria tersebut mengenakan baju berlogo Garuda Pancasila di dada kanan dan bendera Merah Putih di lengan kanan, serta gambar empat bintang di dada kiri.

    Ari memastikan Staf Khusus Presiden hanya empat orang. "Hanya ada Ari Dwipayana, Johan Budi, Lenis Kogoya, dan Sukardi Rinakit," kata Ari.

    Kemarin, Presiden Jokowi juga sempat mencuit di akun Twitter-nya soal pencatutan. "Siapapun catut nama saya (keluarga/relawan/pejabat/lainnya), minta jabatan/proyek abaikan saja. Pemerintahan bersih harus dipraktikkan –Jkw,” kata Jokowi dalam akun Twitter-nya, @Jokowi.

    Menurut Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Jokowi ingin pemerintahan bersih tanpa kolusi, korupsi, dan nepotisme. Untuk itu, ia mengecam semua bentuk pencatutan nama dan jabatan yang dilakukan orang tak bertanggung jawab.

    TIKA PRIMANDARI


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.