Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Pimpinan DPR Siap Tengahi Konflik Komisi Yudisial-Hakim Agung

image-gnews
Iklan
TEMPO Interaktif, Solo:Konflik Komisi Yudisial dengan Mahkamah Agung membuat DPR prihatin. Menurut Wakil Ketua DPR, Zaenal Ma'arif, perseteruan yang berlanjut hingga saling lapor ke kepolisian membuktikan carut marutnya sistem hukum di Indonesia."Seharusnya kedua lembaga itu saling menahan diri untuk tidak saling menyerang. Lebih baik kalau mereka duduk bersama membicarakan masalah yang dihadapi," kata Zaenal kepada Tempo hari ini.Menurut Zaenal, sebagai lembaga yang dulu melakukan seleksi terhadap Komisi Yudisial dan juga hakim agung, DPR merasa apa yang terjadi pada kedua lembaga itu sudah tidak sehat lagi. Sebagai pimpinan DPR, dia mengajukan diri sebagai mediator agar para anggota Komisi Yudisial dan para hakim agung bersedia untuk berdialog. "Tetapi dengan syarat, langkah mereka yang saling lapor ke polisi itu dicabut dulu," ujarnya.Zaenal menyayangkan pertemuan delapan hakim agung dengan pengacara yang dikabarkan membahas soal pembubaran Komisi Yudisial. Menurut dia, bila hal itu benar maka justru desakan untuk segera dilakukannya seleksi hakim agung akan semakin menguat. Apalagi keberadaan Komisi Yudisial merupakan perintah undang-undang."Jelas tidak mungkin kalau akan dibubarkan begitu saja hanya karena berkonflik. Lebih baik kedua lembaga itu segera bertemu dan menyelesaikan persoalan daripada malah mencari masalah baru," kata dia.Imron Rosyid
Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Miko Ginting Mundur dari Juru Bicara KY, Ini Alasannya

6 Januari 2024

Juru bicara  KY Miko Ginting. Foto : LinkedIn
Miko Ginting Mundur dari Juru Bicara KY, Ini Alasannya

Miko Susanto Ginting menyampaikan dirinya resmi berhenti menjabat sebagai juru bicara Komisi Yudisial (KY) per 1 Januari 2024.


PPA dan Cucu Usaha Indosat Teken Perjanjian Jual Beli Saham

7 Oktober 2022

PPA dan Cucu Usaha Indosat Teken Perjanjian Jual Beli Saham

Anak usaha PT Indosat Ooredoo Tbk, PT Aplikanusa Lintasarta, melakukan kerja sama strategis dengan PT Perusahaan Pengelola Aset (PPA).


PPA Kucurkan Rp 725 Miliar Untuk Pemugaran Pesawat Garuda Indonesia

17 September 2022

Pesawat Garuda Indonesia di Terminal 3 Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, 28 Februari 2020. TEMPO/Hilman Fathurrahman W
PPA Kucurkan Rp 725 Miliar Untuk Pemugaran Pesawat Garuda Indonesia

Garuda Indonesia menandatangani kerja sama fasilitas pembiayaan restorasi armada dengan skema bagi hasil dengan PPA. Untuk apa saja?


Merpati Air Resmi Dinyatakan Pailit

7 Juni 2022

Mantan karyawan PT Merpati Nusantara Airlines (Persero) melakukan aksi di depan PN Surabaya, Jawa Timur, Rabu, 14 November 2018. ANTARA/Zabur Karuru
Merpati Air Resmi Dinyatakan Pailit

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya membatalkan perjanjian perdamaian (homologasi) Merpati Air.


PPA Raih 2 Penghargaan IFN Awards

31 Mei 2022

PPA Raih 2 Penghargaan IFN Awards

PPA dinilai memiliki transaksi paling inovatif dan berdampak signifikan.


Komisi Yudisial Diminta Pantau Persidangan Tipikor di Banjarmasin

22 April 2022

Komisi Yudisial Diminta Pantau Persidangan Tipikor di Banjarmasin

Berharap Majelis Hakim tidak dapat diintervensi oleh pihak-pihak yang beritikad jahat


Erick Thohir Isyaratkan Bakal Kembali Rampingkan BUMN, dari 41 jadi 37

19 Februari 2022

Menteri BUMN Erick Thohir saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 25 Januari 2022. Rapat tersebut terkait progres penanganan terhadap permasalahan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk, dan progress restrukturisasi BUMN dan holding BUMN. TEMPO/M Taufan Rengganis
Erick Thohir Isyaratkan Bakal Kembali Rampingkan BUMN, dari 41 jadi 37

Menteri Badan Usaha Milik Negara atau BUMN Erick Thohir menyatakan bakal kembali merampingkan jumlah perusahaan pelat merah dalam dua tahun ke depan.


3 Pihak Berhak Ajukan Pembubaran 7 BUMN, Harus Lewat Persetujuan Jokowi

17 November 2021

Sejumlah tamu beraktivitas di dekat logo baru Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di Gedung Kementerian BUMN, Jakarta, Kamis 2 Juli 2020. Kementerian BUMN meluncurkan logo baru pada Rabu (1/7) yang menjadi simbolisasi dari visi dan misi kementerian maupun seluruh BUMN dalam menatap era kekinian yang penuh tantangan sekaligus kesempatan. ANATAR FOTO/Aprillio Akbar
3 Pihak Berhak Ajukan Pembubaran 7 BUMN, Harus Lewat Persetujuan Jokowi

Pembubaran ataupun likuidasi BUMN harus melalui persetujuan Peraturan Pemerintah (PP) yang ditandatangani Presiden Joko Widodo atau Jokowi.


Komisi III DPR Akan Gelar Uji Kelayakan Calon Komisioner KY Mulai Besok

30 November 2020

Herman Hery. antaranews.com
Komisi III DPR Akan Gelar Uji Kelayakan Calon Komisioner KY Mulai Besok

Herman Hery, mengatakan Komisi III DPR mulai menggelar uji kelayakan dan kepatutan calon anggota Komisi Yudisial (KY) mulai Selasa 1 Desember 2020


Erick Thohir Rombak Lagi Direksi BUMN, Sekarang Giliran PPA

6 Agustus 2020

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir saat melihat uji coba alat ventilator milik Badan Penelitian dan Pengembangan ESDM di Rumah Sakit Pertamina Jaya, Cempaka Putih, Kamis, 16 April 2020. Erick Thohir berharap wabah COVID-19 ini menjadi titik balik bagi Indonesia untuk menghasilkan produk kesehatan dalam negeri khususnya ventilator guna menunjang fasilitas Rumah Sakit yang ada di Indonesia. TEMPO/Hilman Fathurrahman W
Erick Thohir Rombak Lagi Direksi BUMN, Sekarang Giliran PPA

Menteri BUMN Erick Thohir merombak jajaran direksi PT Perusahaan Pengelola Aset (PPA).