Mau Bikin Panja Freeport, Ruhut: Komisi III DPR Lebay

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ekspresi politisi Partai Demokrat dan juga Anggota Komisi III DPR RI, Ruhut Sitompul setibanya di gedung KPK untuk menjalani pemeriksaan, Jakarta, Rabu (12/3). KPK kembali Ruhut sebagai saksi atas kasus gratifikasi proses perencanaan proyek Hambalang, Bogor, Jawa Barat dengan tersangka  Anas Urbaningrum. TEMPO/Eko Siswono Toyudho

    Ekspresi politisi Partai Demokrat dan juga Anggota Komisi III DPR RI, Ruhut Sitompul setibanya di gedung KPK untuk menjalani pemeriksaan, Jakarta, Rabu (12/3). KPK kembali Ruhut sebagai saksi atas kasus gratifikasi proses perencanaan proyek Hambalang, Bogor, Jawa Barat dengan tersangka Anas Urbaningrum. TEMPO/Eko Siswono Toyudho

    TEMPO.CO, Jakarta - Politikus Partai Demokrat, Ruhut Sitompul, mengatakan langkah Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk membuat Panitia Kerja (Panja) kasus Freeport yang menjerat mantan Ketua DPR, Setya Novanto, adalah tindakan berlebihan. Ia menganggap seharusnya, Komisi Hukum, HAM, dan Keamanan ini, menyerahkan masalah itu sepenuhnya ke Kejaksaan Agung.

    "Aku bilang komisi III lebay. Kalau aku, udahlah Novanto ke laut saja," kata Ruhut saat ditemui di Kompleks Parlemen DPR, 21 Januari 2016. Ia mengatakan DPR sudah tidak memiliki wewenang untuk mengurus kasus ini, mengingat saat ini, sudah memasuki ranah hukum. DPR seharusnya sudah menyelesaikan kasus Setya itu saat di Majelis Kehormatan Dewan.

    Perdebatan antar anggota Komisi III memang sempat muncul, saat Ketua Komisi III, Aziz Syamsudin, membacakan catatan dalam kesimpulan rapat mereka dengan Kejaksaan Agung, kemarin. Catatan itu memuat akan dibentuknya Panja yang akan mengawasi penanganan hukum kasus Freeport.

    "Pak Jokowi mengatakan tegas tidak diperpanjang. Kalau kawan saya tidak puas ya silahkan saja," kata Ruhut ngotot. Ia mengatakan saat ini, Komisi III seharusnya mengurus hal-hal lain yang lebih penting. Ia membandingkan dengan Komisi lain di DPR yang sudah membuat Rancangan Undang-Undang.

    Jaksa Agung, Muhammad Prasetyo, kemarin juga sempat mempertanyakan catatan ini. Ia menganggap hal ini bisa membuat masyarakat berfikir DPR ingin mencampuri urusan hukum. "Proses politik sudah selesai dilakukan dengan MKD. Hukum dilakukan menurut jalurnya sendiri," kata Prasetyo tadi malam.

    EGI ADYATAMA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Sulli dan Artis SM Entertaintment yang juga Tewas Bunuh Diri

    Sulli, yang bernama asli Choi Jin-ri ditemukan tewas oleh managernya pada 14 Oktober 2019. Ada bintang SM lainnya yang juga meninggal bunuh diri.