Belasan Kasus Korupsi di Aceh Mangkrak  

Reporter

Editor

Raihul Fadjri

ANTARA/Fanny Octavianus

TEMPO.CO, Banda Aceh - Aktivis antikorupsi dari Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA) dan Gerakan Anti Korupsi (GeRAK) Aceh mendesak Kejaksaan Tinggi Aceh menyelesaikan belasan kasus korupsi yang mangkrak. “Ada 17 kasus korupsi yang ditangani oleh kejaksaan di Aceh yang macet,” ujar koordinator MaTA, Alfian, saat mendatangi Kejaksaan Tinggi Aceh, Rabu, 20 Januari 2016.

Alfian mengatakan sebagian kasus korupsi itu malah dihentikan penyelidikannya. “Juga ada lima kasus yang dimintakan oleh pengadilan untuk dilanjutkan pemeriksaan kembali, tetapi belum diproses,” ujarnya.

Salah satunya dugaan korupsi proyek normalisi Kuala Gigieng, Aceh Besar. Proyek itu memakai Dana Alokasi Khusus (DAK) Aceh Besar 2008, sebesar Rp 2 miliar. Kejaksaan telah menyelidiki kasus ini sejak 2010. ”Tapi kemudian kasusnya berhenti, tidak dilanjutkan,” kata Alfian.

Kepala Kejaksaan Tinggi Aceh Raja Nafrizal mendukung tindakan aktivis itu. “Jika macet di polisi, bisa lapor ke jaksa, jika macet di jaksa, bisa ke KPK. Tidak bisa lagi sekarang menutup-nutupi kasus korupsi,” ujarnya.

Adapun penyebab kasus korupsi yang macet karena ada sejumlah kendala, di antaranya belum adanya jawaban Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Aceh tentang kerugian negara dalam kasus korupsi itu. Misalnya, kasus Kuala Gigieng. “Kasusnya bukan tidak dilanjutkan, hanya belum dilanjutkan,” kata Hentoro Cahyono, Asisten Tindak Pidana Khusus Kejati Aceh.

Hentoro meminta dukungan aktivis antikorupsi untuk dapat membantu sebagai mitra dan bukan lawan. “Jika ada bukti-bukti baru dan bukan sekadar asumsi, saya minta untuk melaporkan kepada kami,” ujarnya.

ADI WARSIDI






PAM Jaya Gaet Moya untuk Sedia 100 % Air Bersih Jakarta, Beda dengan Palyja dan Aetra

54 hari lalu

PAM Jaya Gaet Moya untuk Sedia 100 % Air Bersih Jakarta, Beda dengan Palyja dan Aetra

BUMD Perumda PAM Jaya dan PT Moya Indonesia menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) untuk memenuhi target cakupan pelayanan 100 persen di Jakarta.


Kejati DKI Jakarta dan Kejaksaan Belanda Diskusi Penegakan Hukum

23 September 2022

Kejati DKI Jakarta dan Kejaksaan Belanda Diskusi Penegakan Hukum

Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta menerima kunjungan kerja dari Kejaksaan Tinggi Belanda


Penyelidikan Hibah PON XX KONI Papua Barat Dihentikan, Jaksa: Jika Ada Bukti Baru Dibuka Kembali

22 September 2022

Penyelidikan Hibah PON XX KONI Papua Barat Dihentikan, Jaksa: Jika Ada Bukti Baru Dibuka Kembali

Kejati Papua Barat menghentikan penyelidikan dugaan kasus penyalahgunaan hibah PON XX pada organisasi KONI Papua Barat.


Cegah Pelajar Terjerumus Pelanggaran Hukum, Kejaksaan Tinggi DKI Gelar Penyuluhan di SMP 182

19 September 2022

Cegah Pelajar Terjerumus Pelanggaran Hukum, Kejaksaan Tinggi DKI Gelar Penyuluhan di SMP 182

Kegiatan Jaksa Masuk Sekolah adalah pengenalan serta pembinaan hukum sejak dini untuk mencegah para remaja melakukan pelanggaran hukum.


Bupati Kediri Berharap Sinergitas dengan Kejaksaan Terus Terjalin

31 Agustus 2022

Bupati Kediri Berharap Sinergitas dengan Kejaksaan Terus Terjalin

Monumen Simpang Lima memiliki nilai jual yang sangat tinggi untuk Pemerintah Kabupaten Kediri


Jurnalis Tempo Nurhadi Kecewa JPU Baru Mengirim Kontra Memori Kasasi Setelah Didatangi

30 Agustus 2022

Jurnalis Tempo Nurhadi Kecewa JPU Baru Mengirim Kontra Memori Kasasi Setelah Didatangi

Jurnalis Tempo korban tindak kekerasan anggota polisi, Nurhadi, meminta penjelasan jaksa penuntut mengapa tak segera mengirim kontra memori kasasi.


Kasus Kerangkeng Manusia Ditangani Kejati Langkat

28 Juni 2022

Kasus Kerangkeng Manusia Ditangani Kejati Langkat

Yos A Tarigan mengatakan, berkas perkara delapan tersangka kasus kerangkeng manusia di rumah Bupati Langkat nonaktif ditangani Kejati Langkat


Kejati Sumut Periksa 3 Pejabat BPN Dalam Dugaan Korupsi Alih Fungsi Kawasan Suaka Margasatwa Karang Gading

24 Juni 2022

Kejati Sumut Periksa 3 Pejabat BPN Dalam Dugaan Korupsi Alih Fungsi Kawasan Suaka Margasatwa Karang Gading

Kejati Sumut memeriksa 3 pejabat BPN terkait kasus dugaan korupsi alih fungsi Kawasan Suaka Margasatwa Karang Gading, Langkat.


Pejabat DKI Jakarta Ditetapkan sebagai Tersangka Baru Kasus Mafia Tanah Cipayung

19 Juni 2022

Pejabat DKI Jakarta Ditetapkan sebagai Tersangka Baru Kasus Mafia Tanah Cipayung

Penyidik Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta menetapkan tersangka baru kasus mafia tanah Cipayung. Dia pejabat DKI Jakarta


Kejaksaan Tinggi DKI Temukan Dugaan Korupsi oleh Pegawai Kemenkumham

17 Juni 2022

Kejaksaan Tinggi DKI Temukan Dugaan Korupsi oleh Pegawai Kemenkumham

Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta menemukan dugaan tindak pidana korupsi terkait praktek gratifikasi dan pemerasan yang dilakukan pegawai Kemenkumham.