Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

SKANDAL MEMO KETUA MK: Dewan Etik Didesak Turun Tangan

Editor

Anton Septian

image-gnews
Ketua Mahkamah Konstitusi, Arief Hidayat. TEMPO/Dhemas Reviyanto
Ketua Mahkamah Konstitusi, Arief Hidayat. TEMPO/Dhemas Reviyanto
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Pengamat hukum tata negara dari Universitas Andalas, Feri Amsari, menilai Dewan Etik Mahkamah Konstitusi harus segera memeriksa memverifikasi beredarnya katebelece yang mengatasnamakan Ketua Mahkamah Konstitusi Arief Hidayat. Dewan Etik, kata dia, dapat memulai proses pemeriksaan tanpa menunggu masuknya laporan. “Dewan Etik harus progresif kalau kasus ini sudah jadi wacana publik,” kata Feri kepada Tempo, Selasa 19 Januari 2016.

Menurut Feri, jika katebelece benar ditulis oleh seorang hakim konstitusi, patut diduga terjadi pelanggaran etika. Apalagi jika benar katebelece dibuat oleh pemimpin Mahkamah Konstitusi. “Tugasnya adalah menjaga konstitusi, bukan sanak saudaranya,” ujarnya. “Apabila terbukti, jelas sanksinya berat.”

Katebelece yang dimaksudkan berupa selembar memo yang diparaf seseorang bernama Arief Hidayat dan ditujukan kepada Widyo Pramono di Kejaksaan Agung. Diduga, Widyo tak lain adalah Jaksa Agung Muda Pengawasan (Jamwas) Kejaksaan Agung. Surat tersebut disertai kartu nama berlambang garuda emas atas nama Prof Dr Arief Hidayat, SH, MS, yang diduga dikirim pada pertengahan September 2015 itu—tanggal yang ditulis tangan di kartu nama tidak terbaca jelas.

BACA: 

Ini Isi Memo Katelebece yang Diduga Ditulis Ketua MK

Ketua MK Diduga Tulis Memo Katebelece ke Kejaksaan
INFOGRAFIK: Memo Katebelece Identik dengan Tulisan Ketua MK

Dalam memo tersebut, penulis surat menginformasikan bahwa dirinya telah menilai karya ilmiah Widyo. Selanjutnya, penulis juga menitipkan kerabatnya yang kini menjabat Kepala Seksi Perdata di Kejaksaan Negeri Trenggalek, Jawa Timur, bernama M. Zainur Rochman. “Mohon titip dan dibina, dijadikan anak Bapak,” demikian isi memo tersebut.

Anggota Komisi Hukum Dewan Perwakilan Rakyat, Arsul Sani, berharap Arief Hidayat mengklarifikasi kepada publik soal memo tersebut. “Biar enggak simpang-siur,” kata Arsul, kemarin. Selain itu, dia juga berharap publik tak terburu-buru menyudutkan Arief sebelum memo itu diklarifikasi tentang siapa penulis dan apa tujuannya.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Widyo membantah pernah menerima dan membaca memo tersebut selama menjabat Jamwas, juga sebelumnya sebagai Jaksa Agung Muda Pidana Khusus. Meski demikian, Widyo tak menampik kedekatannya dengan Arief Hidayat. Menurut Widyo, ketika masih memimpin Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah, dia kerap mengundang Arief yang juga mantan Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, Jawa Tengah, untuk dijadikan narasumber dan ahli sejumlah masalah hukum. “Kenal dekat jauh sebelum beliau (Arief) jadi Ketua MK,” kata Widyo.

BACA: 
Jaksa Widyo Pramono Akui Minta Rekomendasi Ketua MK
Diduga Titipkan Familinya, Ketua MK Disebut Langgar Pidana
Diduga Tulis Memo Katebelece, Ketua MK Bisa Langgar Etik

Arief Hidayat membenarkan pernah mengirim penilaian atau rekomendasi calon guru besar kepada Widyo. Namun dia membantah menulis memo seperti yang kini beredar. Bahkan Arief tak mengenal jaksa Zainur Rochman, yang ditulis sebagai kerabatnya. “Widyo sudah menjelaskan kepada saya soal kasus itu,” kata Arief. “Saya tak pernah memakai nama saya untuk kepentingan seperti itu.”

Meski demikian, dia tak akan menempuh jalur hukum atau mengklarifikasi secara terbuka atas munculnya katebelece tersebut. “Kalau isu seperti ini saja saya permasalahkan, Indonesia bisa sangat gaduh,” kata Arief. “Biarkan saja.”

Kepala Seksi Intelijen dan juru bicara Kejaksaan Negeri Trenggalek, David Supriyanto, membenarkan ada kesesuaian nama, jabatan, dan golongan jaksa yang tertera dalam memo tersebut dengan anggotanya. Tapi, dia memastikan, di kejaksaan, katebelece hanya berpengaruh dalam rencana mutasi. “Promosi dan pangkat tetap terikat pada prestasi dan masa kerja,” ujarnya.


MAYA AYU PUSPITASARI | ANGELINA ANJAR SAWITRI |
HARI TRI WASONO

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Alasan Kubu Anies Minta MK Hadirkan Sri Mulyani, Risma, Zulhas, hingga Airlangga

38 menit lalu

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani saat Konferensi Pers: PDB Kuartal III 2023 serta Stimulus Fiskal di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Jakarta, Senin, 6 November 2023. Pemerintah menyiapkan sejumlah paket kebijakan untuk menjaga pertumbuhan ekonomi, di antaranya bantuan pangan sampai akhir tahun dan 2024, insentif untuk sektor perumahan sampai tahun depan hingga insentif renovasi rumah bagi masyarakat miskin. TEMPO/Tony Hartawan
Alasan Kubu Anies Minta MK Hadirkan Sri Mulyani, Risma, Zulhas, hingga Airlangga

Tim Hukum Nasional Anies-Muhaimin meminta MK memanggil Menteri Keuangan, Menteri Sosial, Menteri Perdagangan, dan Menko Perekonomian sebagai saksi dalam sidang sengketa hasil Pilpres 2024.


Tim Pembela Prabowo-Gibran, Anggap Pemilu 2024 Paling Damai hingga Menilai Gugatan PHPU Banyak Asumsi

1 jam lalu

Ketua Tim Pembela Prabowo-Gibran Yusril Ihza Mahendra didampingi jajaran Tim Pembela Prabowo-Gibran mendaftarkan diri sebagai pihak terkait dalam gugatan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) ke Mahkamah Konstitusi (MK) di Jakarta, Senin 25 Maret 2024. Tim Pembela Prabowo-Gibran yang dipimpin oleh Yusril Ihza Mahendra mendaftarkan diri untuk menghadapi gugatan sengketa Pilpres 2024 yang diajukan kubu Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD di MK. ANTARA FOTO/ Erlangga Bregas Prakoso
Tim Pembela Prabowo-Gibran, Anggap Pemilu 2024 Paling Damai hingga Menilai Gugatan PHPU Banyak Asumsi

Para pengacara yang tergabung dalam tim pembela Prabowo-Gibran, yaitu Otto Hasibuan, Fahri Bachmid, Hotman Paris Hutapea, dan O.C. Kaligis.


Tim Hukum Amin Ingin Hadirkan 4 Menteri Jokowi Jadi Saksi Sengketa Pilpres di MK, Ini Alasannya

1 jam lalu

Pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 1, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar saat mengikuti Sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) atau sengketa Pemilu 2024 atas permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) nomor 360/2024 tentang penetapan hasil pemilu di Gedung Mahkamah Kontitusi, Jakarta, Rabu 27 Maret 2024. TEMPO/Subekti.
Tim Hukum Amin Ingin Hadirkan 4 Menteri Jokowi Jadi Saksi Sengketa Pilpres di MK, Ini Alasannya

Tim Hukum Amin menilai empat menteri mengetahui langsung hal-hal yang terkait dengan permohonannya di sidang sengketa Pilpres 2024.


Alasan Polda Metro Jaya Hentikan Kasus Aiman Witjaksono

11 jam lalu

Juru Bicara TPN Ganjar-Mahfud, Aiman Witjaksono saat menghadiri sidang Praperadilan soal penyitaan barang bukti ponsel dalam kasus dugaan 'Polisi Tak Netral' di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa, 27 Februari 2024. Hakim tunggal menolak seluruh gugatan praperadilan yang diajukan Aiman Witjaksono soal penyitaan ponsel dalam kasus dugaan 'polisi tak netral' dan menyatakan penyitaan ponsel itu tetap sah. TEMPO/M Taufan Rengganis
Alasan Polda Metro Jaya Hentikan Kasus Aiman Witjaksono

Polda Metro Jaya menegaskan penghentian kasus Aiman Witjaksono tak bernuansa politis menyusul rampungnya Pilpres 2024.


6 Poin Tanggapan Tim Pembela Prabowo-Gibran di Sidang Sengketa Pilpres 2024

11 jam lalu

Ketua Tim Pembela Prabowo-Gibran Yusril Ihza Mahendra (kiri) dan Wakil Ketua Tim Pembela Prabowo-Gibran Otto Hasibuan (kanan) menunjukan surat permohonan setelah mendaftarkan diri sebagai pihak terkait dalam gugatan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) ke Mahkamah Konstitusi (MK) di Jakarta, Senin 25 Maret 2024. Tim Pembela Prabowo-Gibran yang dipimpin oleh Yusril Ihza Mahendra mendaftarkan diri untuk menghadapi gugatan sengketa Pilpres 2024 yang diajukan kubu Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD di MK. ANTARA FOTO/ Erlangga Bregas Prakoso
6 Poin Tanggapan Tim Pembela Prabowo-Gibran di Sidang Sengketa Pilpres 2024

Tim Pembela Prabowo-Gibran memohon kepada MK untuk menolak permohonan yang diajukan oleh pasangan Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud.


MKMK Putuskan Saldi Isra dan Arief Hidayat Tak Langgar Kode Etik, Begini Pertimbangan Hukumnya

12 jam lalu

Ketua MKMK I Dewa Gede Palguna saat memimpin sidang putusan mantan ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman yang dilaporkan oleh Zico Simanjuntak di Gedung 2 MK, Jakarta, Kamis 28 Maret 2024. Salah satu poin yang diucapkan Anwar adalah dirinya telah mengetahui ada upaya politisasi dan menjadikan dirinya sebagai objek dalam berbagai putusan MK. TEMPO/Subekti.
MKMK Putuskan Saldi Isra dan Arief Hidayat Tak Langgar Kode Etik, Begini Pertimbangan Hukumnya

MKMK menggelar sidang pengucapan putusan pada Kamis, 28 Maret 2024.


Catatan-catatan Sidang Perdana Sengketa Pilpres 2024

13 jam lalu

Pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 1, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar saat mengikuti Sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) atau sengketa Pemilu 2024 atas permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) nomor 360/2024 tentang penetapan hasil pemilu di Gedung Mahkamah Kontitusi, Jakarta, Rabu 27 Maret 2024. TEMPO/Subekti.
Catatan-catatan Sidang Perdana Sengketa Pilpres 2024

Sidang perdana perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) atau sengketa Pilpres 2024 digelar kemarin. Seperti apa fakta-faktanya?


Perludem Sebut Sistem Noken dalam Pemilu Perlu Diubah, Ini Alasannya

14 jam lalu

Warga pegunungan memberikan hak pilihnya pada Pemilu serentak 2024 Sistem Noken di Kampung Algoni, Distrik Piramid, Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua Pegunungan, Rabu, 14 Februari 2024. Sebanyak 1.306.414 orang masuk dalam daftar pemilih tetap di Provinsi Papua Pegunungan yang akan menggunakan hak pilih untuk memilih presiden dan wakil presiden, DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten / Kota dan DPD. ANTARA / Gusti Tanati
Perludem Sebut Sistem Noken dalam Pemilu Perlu Diubah, Ini Alasannya

Perludem mencatat, dari 277 sengketa Pemilu 2024 yang masuk ke MK, hampir 10 persen terjadi di Papua Tengah.


Respons Jokowi Soal Sidang Sengketa Pilpres di MK

15 jam lalu

Presiden Jokowi ditemui di kawasan Ancol, Jakarta Utara, Kamis, 28 Maret 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Respons Jokowi Soal Sidang Sengketa Pilpres di MK

Presiden Jokowi enggan berkomentar soal sengketa pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi


Putusan MKMK kepada Anwar Usman, Saldi Isra, dan Arief Hidayat terkait Laporan Dugaan Pelanggaran Etik

16 jam lalu

Ketua MKMK I Dewa Gede Palguna saat memimpin sidang putusan mantan ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman yang dilaporkan oleh Zico Simanjuntak di Gedung 2 MK, Jakarta, Kamis 28 Maret 2024. Mantan ketua MK Anwar Usman dinyatakan melanggar kode etik dan diberikan teguran tertulis atas kasus pernyataannya mantan ketua dalam konferensi pers pada November 2023 lalu. TEMPO/Subekti.
Putusan MKMK kepada Anwar Usman, Saldi Isra, dan Arief Hidayat terkait Laporan Dugaan Pelanggaran Etik

Berikut hasil putusan MKMK kepada Hakim Konstitusi Anwar Usman, Saldi Isra, dan Arief Hidayat terkait laporan dugaan pelanggaran etik.