Parlemen NTB Menolak Kenaikan Tarif Listrik

TEMPO Interaktif, Mataram: Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Nusa Tenggara Barat (NTB) menyatakan menolak kenaikan tarif dasar listrik. Alasannya, kondisi ekonomi masih sangat menyengsarakan kehidupan masyarakat. Bahkan DPRD NTB mendukung dilakukannya audit terhadap tarif listrik yang diberlakukan PLN.Ketua Komisi B bidang Ekonomi Abdul Hadi Faishal dan Wakil Ketua DPRD NTB Muhammad mengemukakan hal ini ketika menerima sekitar seratusan pengunjuk rasa anggota Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI)NTB, Jum'at (10/2) pagi. Mereka melakukandemonstrasi sebelum diadakannya rapat paripurna membahas rancangan APBD 2006. "Lebih baik ditiadakan kenaikan, bukan sekedar ditunda. Tidak ada manfaatnya," ujar Hadi Faishal.Dikatakannya, kenaikan ini bukan menguntungkan publik namun hanya golongan tertentu. Dia juga mengkritisi pelayanan terhadap pelanggan di NTB yang dinilai belum memuaskan. Misalnya, setiap hari terjadi pemadaman bergilir dan 70.000 calon pelanggan dalam daftar tunggu.Hadi Faisal menegaskan telah menyampaikan kesulitan mahalnya tarif listrik kepada pejabat diDepartemen Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yogo Pratomo. Wakil Ketua DPRD NTB Muhammad sewaktu berbicara langsung di pintu masuk gedung DPRD mengatakan segera mengirimkan surat penolakan tersebut ke Jakarta. "Kami pasti menolak kenaikan itu," ujarnya.KAMMI NTB yang dipimpin Nur Huda mendesak dirilisnya penolakan DPRD NTB. Sebab, rakyat dirugikan sedangkan di lingkungan manajemen masih banyak terjadinya korupsi yang merugikan perusahaan. "Segera lakukan reformasi birokrasi dan mengadili pengkhianat dalam perusahaan," katanya. Supriyantho Khafid