PNS Pemprov Jatim Diduga Gabung Gafatar, Soekarwo Heran

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Gubernur Jawa Timur, Soekarwo. Dok. TEMPO/Fully Syafi

    Gubernur Jawa Timur, Soekarwo. Dok. TEMPO/Fully Syafi

    TEMPO.COSurabaya - Gubernur Jawa Timur Soekarwo mengaku heran ada pegawai di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang diduga ikut Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar). Dia bertanya-tanya apa yang sebetulnya dijanjikan Gafatar sehingga pegawainya bisa ikut organisasi itu. "Kok gelem dibujuki (kok mau dibohongi)," kata Soekarwo di Surabaya, Selasa, 19 Januari 2016.

    Soekarwo menjelaskan seluruh kepala dinas dan kepala biro harus memperhatikan perilaku menyimpang para pegawainya. Terutama pegawai-pegawai yang kelihatan tidak banyak bicara padahal sebelumnya pegawai itu dikenal pribadi yang ramah. "Janji-janji untuk masuk surga biasanya dijadikan alat untuk menarik pegawai itu," katanya. (Baca: Mahasiswa Surabaya yang Ikut Gafatar Terlacak di Pontianak)

    Soekarwo memastikan akan memberi sanksi kepada pegawai-pegawai yang tidak masuk tanpa alasan sesuai dengan perundang-undangan. "Wong enam bulan tidak masuk bisa dipecat," ujarnya.

    Berbeda jika pegawai itu mengajukan cuti dengan alasan tertentu. Para pegawai hanya diberi waktu cuti maksimal selama dua pekan. "Kalau cuti kan ada alasannya," ujarnya. Menurut dia, pegawai yang cuti selama setahun tidak memperoleh gaji. "Di luar tanggungan, tidak dapat gaji," katanya. (Baca: Hilang Sebulan, Pengikut Gafatar Ini Pulang ke Rumah)

    Di Surabaya, tak hanya Erri Indra Kautsar, 19 tahun, mahasiswa semester V Politeknik Elektronika Negeri Surabaya yang hilang karena bergabung dengan Gafatar. Seorang pegawai negeri sipil bernama Faradina Ilma, 25 tahun, juga dilaporkan hilang sejak November 2015. Faradina merupakan pegawai di Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang (CKTR) Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Orang tua Faradina telah melaporkan anaknya hilang ke Kepolisian Sektor Jambangan, Surabaya.

    EDWIN FAJERIAL


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.