BOM THAMRIN, Inilah Harapan Keluarga kepada Bahrun Naim  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Muhammad Bahrun Naim. ANTARA/SOLOPOS/Burhan Aris Nugraha

    Muhammad Bahrun Naim. ANTARA/SOLOPOS/Burhan Aris Nugraha

    TEMPO.CO, Solo - Keluarga Muhammad Bahrun Naim Anggih Tamtomo, pria yang disebut-sebut sebagai dalang bom Thamrin, berharap Bahrun segera pulang ke Indonesia. Mereka juga berharap Bahrun memberi penjelasan mengenai semua tuduhan yang ditimpakan kepadanya.

    "Kami berharap Mas Bahrun segera pulang dan memberi penjelasan," kata adiknya, Dahlan Zaim, Selasa, 19 Januari 2016. Keluarga yakin tuduhan yang menyebutkan kakaknya adalah dalang di balik bom Thamrin tidak benar.

    BACA: Sempat Diblokir, Blog Milik Bahrun Naim Aktif Lagi

    Menurut Dahlan, keluarga telah mempercayakan kepada Tim Pengacara Muslim untuk memberikan advokasi kepada Bahrun jika dia bersedia pulang ke Indonesia. "Tentunya kami upayakan agar dia mendapat pendampingan yang memadai," ujarnya.

    Dahlan juga meminta pemerintah melakukan tindakan sesuai dengan prosedur jika kakaknya berkenan kembali ke Indonesia. Hal itu agar Bahrun bisa memberikan penjelasan mengenai semua tuduhan yang ditujukan kepadanya.

    BACA: Polisi Selidiki Keaslian Suara Bahrun Naim di Sound Cloud

    Dahlan mengaku sudah lama tidak berkomunikasi dengan kakaknya. "Sudah lupa kapan kami terakhir kali berkomunikasi," ucapnya. Jadi, tutur Dahlan, permintaan agar Bahrun pulang tersebut terpaksa disampaikan melalui media massa.

    Pembina Tim Pengacara Muslim, Mahendradatta, menyatakan pihaknya siap mendampingi Bahrun. "Jangan sampai ada penindakan di luar prosedur, seperti penyiksaan," katanya. Dalam kasus kepemilikan senjata api pada 2010, Tim Pengacara Muslim juga menjadi pengacara Bahrun.

    AHMAD RAFIQ

    JAKARTA DISERANG
    Akun Bahrun Naim Ngeblog Lagi, Ulas Serangan Bom Thamrin
    Ongkosi Teror Bom Thamrin, Bahrun Naim Rajin Transfer, Jumlahnya?


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.