Bupati Pakpak Bharat Lantik 11 Pejabat Gantikan yang Mundur

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Danau Toba

    Danau Toba

    TEMPO.CO, Jakarta -Bupati Pakpak Bharat Bonar Sirait mengangkat Pelaksana Tugas Sementara (Plt) Kepala Dinas di 11 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Senin, 18 Januari 2016. Mereka bertugas menggantikan sejumlah pejabat SKPD Pakpak Bharat yang mengundurkan diri pada 15 Januari lalu. 


    “Jadi 11 posisi sudah terisi, hari ini saya angkat dan kukuhkan, SK nya juga sudah saya serahkan,” ujarnya saat dihubungi Tempo, Senin, 18 Januari 2016.

    Bonar menuturkan, sebelumnya dia telah berkoordinasi dengan Sekretaris Daerah Pakpak Bharat dan Gubernur Sumatera Utara untuk segera mengatur posisi yang kosong agar segera terisi. “Karena pemerintahan harus terus berjalan,” kata dia.


    Menurut Bonar, Plt Kepala Dinas tersebut sudah resmi dilantik hari ini, sehingga bisa mulai menjalankan perintah di SKPD masing-masing. “Mereka sudah bisa pimpin dan ambil keputusan jalankan SKPD nya masing-masing,” kata dia.

    Bonar mengatakan total ada 27 orang pejabat SKPD nya yang mengundurkan diri pekan lalu. “22 orang yang menandatangani langsung, 5 orang tidak langsung,” katanya. Sebanyak 11 SKPD sudah terisi Plt nya, sedangkan sisanya dia berujar akan segera menyusul. “Harusnya sudah terisi semua, tapi hari ini ada yang belum bisa datang untuk dikukuhkan, tapi sudah disiapkan,” ucapnya.


    Terkait dengan pejabat yang sebelumnya mengundurkan diri, dia pun sempat mengungkapkan kekecewaannya. “Orang-orang yang mengundurkan diri kemarin intinya tidak memegang penuh amanahnya dengan baik,” kata Bonar lagi.

    Menurut Bonar, mereka mengundurkan diri dengan alasan tidak nyaman. "Saya malah sangat berterima kasih mereka mundur. Ini menjadi peluang bagi saya supaya Satuan Kerja Perangkat Daerah Pakpak Bharat dapat bekerja lebih maksimal dengan keluarnya orang-orang yang malas dan tidak disiplin," kata Bonar saat dihubungi Tempo pada Ahad, 17 Januari 2016.

    Bonar berujar, para pejabat SKPD yang mengundurkan diri itu tidak bekerja secara maksimal. Hal itu, dia menduga, disebabkan karena Bonar hanyalah seorang pejabat pelaksana tugas Bupati. "Mereka itu menganggap saya hanya sementara di sini. Jadi mereka itu disiplinnya kurang, tanggung jawabnya kurang," katanya.


    Para pejabat yang mengundurkan diri itu merasa tidak lagi diperhatikan dan diayomi oleh Bupati Pakpak Bharat Bonar Sirait. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Pakpak Bharat Sahat Banurea, contohnya merasa tak dianggap oleh Bonar dalam pengambilan kebijakan.


    Bonar pun membantah tudingan...

    Bonar pun membantah tudingan dari salah satu pejabat SKPD yang mengundurkan diri, Kepala Badan Kepegawaian Daerah Pakpak Bharat Sahat Banurea, yang menyatakan bahwa dia tidak pernah melibatkan Sahat dalam Pengambilan kebijakan. "Kalau dikatakan dia nggam dilibatkan, salah besar itu," ujarnya.


    Menurut Bonar, Sahat tidak pernah menindaklanjuti beberapa surat yang dia rekomendasikan, khususnya mengenai pengangkatan pejabat struktural yang baru. Dia menginginkan agar jabatan-jabatan struktural yang saat ini kosong diaktifkan kembali. "Ini saya selalu terbentur," tuturnya.

    Bonar pun menceritakan, ketika dia ingin melantik 19 pejabat struktural yang direkomendasikan oleh Kementerian Dalam Negeri, Sekretaris Daerah dan asisten pribadinya lah yang mempersiapkan pelantikan itu. "Yang hadir hanya 10 orang. Dia dipanggil-panggil nggak pernah datang. Sampai kami ke ruangannya pun nggak ada orang. Apakah saya harus menunggu terus?" ujar Bonar.


    Kekecewaan Bonar semakin bertambah ketika saat pelantikan, Sahat tak muncul. Para personal BKD yang lain pun, menurut Bonar, tak datang. Padahal, menurut dia, Sekda sudah mengirimkan pemberitahuan kepada Sahat untuk menyiapkan pelantikan itu. "Ini serba sulit. Dia sengaja, kalau ini tidak aktif, saya kesulitan," katanya.

    Selain Sahat, kata Bonar, ada beberapa pejabat eselon II lainnya yang juga mengundurkan diri, seperti Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah dan Inpektur Jenderal. Mereka pun, menurut Bonar, tidak hadir dalam pelantikan yang berlangsung pada 15 Januari kemarin. "Rupanya, setelah pelantikan, mereka berbondong-bondong ke ruangan saya menyampaikan surat pengunduran diri. Mereka tidak nyaman, katanya. Oke, saya terima berkasnya," tutur Bonar.

    GHOIDA RAHMAH | ANGELINA ANJAR SAWITRI


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.