Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Bupati Pakpak Bharat Lantik 11 Pejabat Gantikan yang Mundur

image-gnews
Danau Toba
Danau Toba
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta -Bupati Pakpak Bharat Bonar Sirait mengangkat Pelaksana Tugas Sementara (Plt) Kepala Dinas di 11 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Senin, 18 Januari 2016. Mereka bertugas menggantikan sejumlah pejabat SKPD Pakpak Bharat yang mengundurkan diri pada 15 Januari lalu. 


“Jadi 11 posisi sudah terisi, hari ini saya angkat dan kukuhkan, SK nya juga sudah saya serahkan,” ujarnya saat dihubungi Tempo, Senin, 18 Januari 2016.

Bonar menuturkan, sebelumnya dia telah berkoordinasi dengan Sekretaris Daerah Pakpak Bharat dan Gubernur Sumatera Utara untuk segera mengatur posisi yang kosong agar segera terisi. “Karena pemerintahan harus terus berjalan,” kata dia.


Menurut Bonar, Plt Kepala Dinas tersebut sudah resmi dilantik hari ini, sehingga bisa mulai menjalankan perintah di SKPD masing-masing. “Mereka sudah bisa pimpin dan ambil keputusan jalankan SKPD nya masing-masing,” kata dia.

Bonar mengatakan total ada 27 orang pejabat SKPD nya yang mengundurkan diri pekan lalu. “22 orang yang menandatangani langsung, 5 orang tidak langsung,” katanya. Sebanyak 11 SKPD sudah terisi Plt nya, sedangkan sisanya dia berujar akan segera menyusul. “Harusnya sudah terisi semua, tapi hari ini ada yang belum bisa datang untuk dikukuhkan, tapi sudah disiapkan,” ucapnya.


Terkait dengan pejabat yang sebelumnya mengundurkan diri, dia pun sempat mengungkapkan kekecewaannya. “Orang-orang yang mengundurkan diri kemarin intinya tidak memegang penuh amanahnya dengan baik,” kata Bonar lagi.

Menurut Bonar, mereka mengundurkan diri dengan alasan tidak nyaman. "Saya malah sangat berterima kasih mereka mundur. Ini menjadi peluang bagi saya supaya Satuan Kerja Perangkat Daerah Pakpak Bharat dapat bekerja lebih maksimal dengan keluarnya orang-orang yang malas dan tidak disiplin," kata Bonar saat dihubungi Tempo pada Ahad, 17 Januari 2016.

Bonar berujar, para pejabat SKPD yang mengundurkan diri itu tidak bekerja secara maksimal. Hal itu, dia menduga, disebabkan karena Bonar hanyalah seorang pejabat pelaksana tugas Bupati. "Mereka itu menganggap saya hanya sementara di sini. Jadi mereka itu disiplinnya kurang, tanggung jawabnya kurang," katanya.


Para pejabat yang mengundurkan diri itu merasa tidak lagi diperhatikan dan diayomi oleh Bupati Pakpak Bharat Bonar Sirait. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Pakpak Bharat Sahat Banurea, contohnya merasa tak dianggap oleh Bonar dalam pengambilan kebijakan.


Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Bonar pun membantah tudingan...

Bonar pun membantah tudingan dari salah satu pejabat SKPD yang mengundurkan diri, Kepala Badan Kepegawaian Daerah Pakpak Bharat Sahat Banurea, yang menyatakan bahwa dia tidak pernah melibatkan Sahat dalam Pengambilan kebijakan. "Kalau dikatakan dia nggam dilibatkan, salah besar itu," ujarnya.


Menurut Bonar, Sahat tidak pernah menindaklanjuti beberapa surat yang dia rekomendasikan, khususnya mengenai pengangkatan pejabat struktural yang baru. Dia menginginkan agar jabatan-jabatan struktural yang saat ini kosong diaktifkan kembali. "Ini saya selalu terbentur," tuturnya.

Bonar pun menceritakan, ketika dia ingin melantik 19 pejabat struktural yang direkomendasikan oleh Kementerian Dalam Negeri, Sekretaris Daerah dan asisten pribadinya lah yang mempersiapkan pelantikan itu. "Yang hadir hanya 10 orang. Dia dipanggil-panggil nggak pernah datang. Sampai kami ke ruangannya pun nggak ada orang. Apakah saya harus menunggu terus?" ujar Bonar.


Kekecewaan Bonar semakin bertambah ketika saat pelantikan, Sahat tak muncul. Para personal BKD yang lain pun, menurut Bonar, tak datang. Padahal, menurut dia, Sekda sudah mengirimkan pemberitahuan kepada Sahat untuk menyiapkan pelantikan itu. "Ini serba sulit. Dia sengaja, kalau ini tidak aktif, saya kesulitan," katanya.

Selain Sahat, kata Bonar, ada beberapa pejabat eselon II lainnya yang juga mengundurkan diri, seperti Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah dan Inpektur Jenderal. Mereka pun, menurut Bonar, tidak hadir dalam pelantikan yang berlangsung pada 15 Januari kemarin. "Rupanya, setelah pelantikan, mereka berbondong-bondong ke ruangan saya menyampaikan surat pengunduran diri. Mereka tidak nyaman, katanya. Oke, saya terima berkasnya," tutur Bonar.

GHOIDA RAHMAH | ANGELINA ANJAR SAWITRI

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Bupati Kediri Lakukan Perombakan Pejabat Struktural dan Fungsional

5 hari lalu

Bupati Kediri Lakukan Perombakan Pejabat Struktural dan Fungsional

Para pejabat yang dilantik diminta untuk menjunjung tanggung jawab pada jabatan baru yang diemban


Tekan Laju Inflasi, Pemprov Sumut Gencarkan Pasar Murah, Tanam Sayur dan Cabai hingga Mudik Gratis

9 hari lalu

Pedagang menata tumpukan cabai di Pasar Senen, Jakarta, Senin, 8 Juli 2019. Harga cabai rawit kembali meroket di pasar tradisional di Jakarta. Bila sebelumnya harga cabai masih di kisaran Rp 40 ribu, sekarang sudah menembus Rp 70 ribu per kilogram. TEMPO/Tony Hartawan
Tekan Laju Inflasi, Pemprov Sumut Gencarkan Pasar Murah, Tanam Sayur dan Cabai hingga Mudik Gratis

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara optimistis bisa menjaga inflasi di antaranya dengan meminta semua kepala daerah menggelar pasar murah.


Guru Besar UI: Penjabat dari TNI Dapat Diterima untuk Kebutuhan Daerah Tertentu

31 Mei 2022

Guru Besar UI: Penjabat dari TNI Dapat Diterima untuk Kebutuhan Daerah Tertentu

Pertimbangan yang paling relevan bagi penugasan penjabat kepala daerah berlatar belakang TNI/Polri terletak pada kompetensi dan rekam jejak yang secara spesifik dibutuhkan oleh daerah.


KASN: Kepala Daerah Tak Lagi Bebas Mutasi Pejabat, Ada Prosedur

15 Juli 2020

Ketua Komisi Aparat Sipil Negara (KASN) Agus Pramusinto. ANTARA/Foto: Riza Harahap
KASN: Kepala Daerah Tak Lagi Bebas Mutasi Pejabat, Ada Prosedur

Kepala daerah tidak bisa memindahkan pejabat di lingkungan pemerintah daerah yang dipimpinnya sesuai keinginannya. Harus mengikuti prosedur dari KASN


Perombakan Pejabat DKI Disebut Dendam Politik, Anies: Imajinasi

27 Februari 2019

(ki-ka) Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan, Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi, Kapolda Metro Jaya Irjen Idham Azis, Wagub DKI Jakarta Sandiaga Alahudin Uno berpose sebelum melakukan Coffe morning di rumah Ketua DPRD DKI Jakarta, Menteng, Jakarta, 6 November 2017. Coffe Morning ini diadakan dalam rangka silahturahmi. Tempo/Ilham Fikri
Perombakan Pejabat DKI Disebut Dendam Politik, Anies: Imajinasi

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menanggapi komentar Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio soal tudingan dendam politik dalam perombakan pejabat DKI.


Upaya Anies Baswedan Atasi Kekosongan Jabatan Akibat Rotasi Besar

26 Februari 2019

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memberikan keterangan dalam konferensi pers terkait pengambilalihan pengelolaan air dari pihak swasta, di Balai Kota, Jakarta, Senin, 11 Februari 2019. Menurut Anies pengambilalihan akses air sekaligus mengoreksi kebijakan yang dibuat pada masa Orde Baru tepatnya pada 1997 dan juga kinerja mitra swasta tidak mencapai target dalam melayani masyarakat selama 20 tahun berjalan. TEMPO/Hilman Fathurrahman W
Upaya Anies Baswedan Atasi Kekosongan Jabatan Akibat Rotasi Besar

Rotasi besar-besaran yang Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan lakukan di tubuh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyisakan banyak jabatan yang kosong.


Cerita Pejabat DKI Setelah Jabatannya Diturunkan Anies Baswedan

26 Februari 2019

Wakil Wali Kota Jakarta Selatan Isnawa Adji pada hari pertamanya di kantor Wali Kota Jakarta Selatan, Selasa, 26. Februari 2019. Ia menjabat sebagai wakil wali kota setelah dimutasi oleh Gubernur DKI Anies Baswedan, Selasa 26 Februari 2019. TEMPO/Francisca Christy Rosana
Cerita Pejabat DKI Setelah Jabatannya Diturunkan Anies Baswedan

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan telah mendemosi atau menurunkan eselon Kepala Dinas Lingkungan Hidup Isnawa Adji pada Senin, 25 Februari 2019.


Anies Baswedan Rotasi Pejabat DKI, Siapa yang Terkena Penurunan?

26 Februari 2019

Kepala Kepolisian Daerah Metro Jaya Inspektur Jenderal Gatot Eddy bersama Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di Balai Kota, Jakarta Pusat, Senin, 4 Februari 2019. TEMPO/M Julnis Firmansyah
Anies Baswedan Rotasi Pejabat DKI, Siapa yang Terkena Penurunan?

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mendemosi atau menurunkan eselon serta golongan dua pejabat tinggi di lingkungan Pemeritnah Provinsi DKI Jakarta.


Ini 15 Pejabat Baru Eselon II DKI yang Dirotasi Anies

25 Februari 2019

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyematkan tanda jabatan baru untuk pejabat eselon III - I di lapangan Balai Kota, Jakarta Pusat, Senin, 25 Februari 2019. TEMPO/M Julnis Firmansyah
Ini 15 Pejabat Baru Eselon II DKI yang Dirotasi Anies

Para pejabat baru tersebut mulai aktif kerja per hari ini, terhitung sejak GUbernur DKI Jakarta Anies Baswedan melantik mereka di jabatan barunya.


Lantik 1.125 Pejabat Baru DKI, Anies: Jadilah Pemimpin

25 Februari 2019

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan melantik wali kota Jakarta, Bupati Kepulauan Seribu, dan pejabat tinggi DKI di Balai Kota Jakarta, 5 Juli 2018. Tempo/Amston Probel
Lantik 1.125 Pejabat Baru DKI, Anies: Jadilah Pemimpin

Dalam pelantikan ribuan pejabat hari ini, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan merotasi para pejabat mulai dari eselon IV, III dan II.