TEMPO.CO, Makassar - Gubernur Sulawesi Barat Anwar Adnan Saleh mengatakan pihaknya mengantisipasi pelarian teroris Poso ke daerahnya menyusul gencarnya operasi Tinombala di Sulawesi Tengah. Anwar mengaku telah berkoordinasi dengan pimpinan Komando Daerah Militer VII/Wirabuana serta pimpinan Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan dan Barat untuk meningkatkan pengawasan di daerah perbatasan.
Guna mengantisipasi pelarian teroris dan masuknya paham radikal, Anwar mengusulkan pembentukan Komando Distrik Militer di Kabupaten Mamuju Utara dan Kabupaten Mamasa. Mamuju Utara dianggap rawan karena berbatasan langsung dengan Sulawesi Tengah. Adapun Mamasa memiliki rekam jejak gerakan terorisme. Pengerahan bantuan pasukan pengamanan dari TNI-Polri, menurut Anwar, sudah disebar di daerah perbatasan.
"Saya sudah membahas itu dengan Pangdam dan Kapolda untuk mengamankan Sulawesi Barat dari pelarian teroris Poso. Khusus di Kodam sudah saya minta agar dibentuk Kodim di Mamuju Utara dan Mamasa," ucap Anwar, saat ditemui di Markas Kodam VII/Wirabuana, Senin, 18 Januari.
Tidak hanya mewaspadai penyusupan di jalur darat, tapi antisipasi melalui jalur laut juga telah dilakukan. Dengan panjang pantai hampir 700 kilometer yang hanya dijaga oleh beberapa marinir, pengawasan dinilai Anwar kurang optimal. Karena itu, pihaknya telah berkoordinasi dengan TNI Angkatan Laut sehingga diputuskan untuk membangun Pangkalan TNI Angkatan Laut di Ibu Kota Sulawesi Barat. "Lanal itu sudah ada tepat di depan rumah jabatan gubernur," ujarnya.
Lebih jauh, Anwar menerangkan, selain mengantisipasi aksi terorisme, tidak kalah penting mencegah masuknya paham radikalisme. Di Sulawesi Barat, pihaknya terus berkoordinasi dengan TNI-Polri untuk mendata kemungkinan adanya paham radikal seperti organisasi masyarakat Gerakan Fajar Nusantara. Anwar menduga ada pengikut Gafatar di daerahnya.
Panglima Kodam VII/Wirabuana Mayor Jenderal TNI Agus Surya Bakti mengatakan keinginan Gubernur Sulawesi Barat untuk membentuk Kodim di Mamuju Utara dan Mamasa akan diteruskannya ke pimpinan pusat. Agus mengatakan pihaknya mendukung usulan pihak pemerintah Sulawesi Barat itu. Namun diakuinya ada mekanisme yang mesti dilalui. "Saya mendukung itu, tapi ada tahapan analisis terlebih dulu dan mesti disesuaikan dengan rencana strategis," katanya.
Agus menambahkan Sulawesi Barat memang menjadi salah satu daerah yang mendapatkan perhatian khusus. TNI mengantisipasi menyusupnya kelompok teroris atau paham radikal ke wilayah itu. Karena itu, program pencegahan terus diintensifkan dengan menjaga perbatasan dan melakukan sosialisasi ke masyarakat. Sosialisasi bahaya terorisme dan paham radikal tidak hanya dilakukan TNI, tapi juga pemerintah, Polri, dan tokoh masyarakat.
Disinggung mengenai kelompok terorisme di Poso di bawah pimpinan Santoso, Agus menegaskan pihaknya bersama kepolisian terus melakukan pengejaran. TNI berfokus pada upaya pencegahan dan deteksi dini keberadaan kelompok teroris itu. Adapun soal penindakan dan penegakan hukum merupakan ranah kepolisian.
Juru bicara Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan dan Barat, Komisaris Besar Frans Barung Mangera, mengatakan antisipasi aksi teroris dan paham radikal terus dilakukan pihaknya. Terlebih pascateror bom di Jakarta yang ditindaklanjuti pihaknya dengan peningkatan status keamanan menjadi siaga satu. Kini kepolisian mengintensifkan operasi cipta kondisi dan patroli dalam skala besar setiap hari. Itu bertujuan untuk mengantisipasi dan mempersempit ruang gerak teroris.
TRI YARI KURNIAWAN
