Mabes Polri Tangkap Pemegang Dana Teror Bom Thamrin

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Kapolri Jendral Pol Badrodin Haiti menjawab pertanyaan wartawan usai mengunjungi ruang instalasi forensik RS Polri Kramat Jati, Jakarta, 15 Januari 2016. TEMPO/M IQBAL ICHSAN

    Kapolri Jendral Pol Badrodin Haiti menjawab pertanyaan wartawan usai mengunjungi ruang instalasi forensik RS Polri Kramat Jati, Jakarta, 15 Januari 2016. TEMPO/M IQBAL ICHSAN

    TEMPO.CO, Jakarta - Markas Besar Kepolisian RI mengklaim telah menangkap sosok yang memegang dana aksi teror di Jalan M.H. Thamrin beberapa waktu lalu. Penangkapan ini dilakukan Polri dalam aksi perburuan teroris yang dilakukan pascateror bom di Thamrin, Jakarta Pusat, Kamis lalu.

    "(Dana) itu ditransfer oleh BN (Bahrun Naim)," kata Kapolri Jenderal Badrodin Haiti di gedung Divisi Humas Mabes Polri, Sabtu, 16 Januari 2016. Menurut dia, dana yang diberikan digunakan untuk pengembangan dan aksi. Bahrun Naim disebut Polri sebagai pemimpin ISIS di Asia Tenggara dan menjadi dalang di balik serangan mematikan di Thamrin, kemarin.

    Badrodin mengatakan jumlah dana yang ditemukan cukup besar. Sistem alirannya pun tidak diberikan secara sekaligus, tapi lewat transfer berkali-berkali. "Jumlahnya sekitar Rp 40 sampai dengan Rp 70 juta (tiap transfer). Itu digunakan secara bertahap," kata Badrodin. Dana yang diberikan Bahrun ini, menurut dia, dikirim langsung dari Suriah dengan menggunakan Western Union.

    Pemegang dana yang ditangkap Polri ini, merupakan salah satu dari 12 orang yang ditangkap tim Densus 88 Antiteror sejak serangan Thamrin. Badrodin enggan menyebutkan di mana pemegang dana itu ditangkap. Ia hanya menyebutkan penangkapan terjadi di daerah Jakarta.

    Selain pemegang dana itu, Polri juga melakukan penangkapan di tiga daerah lain, yaitu Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Kalimantan Timur. Bersama penangkapan itu, Polri mengamankan 9 pucuk senjata api laras pendek berjenis revolver, 6 magazine, 5 unit telepon seluler, dan 1 unit sepeda motor.

    EGI ADYATAMA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.