Teror Bom Thamrin, Purwakarta Siaga Satu  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Dedi Mulyadi, Bupati Purwakarta. TEMPO/M. Iqbal Ichsan

    Dedi Mulyadi, Bupati Purwakarta. TEMPO/M. Iqbal Ichsan

    TEMPO.COPurwakarta – Pasca-teror ledakan bom di kawasan M.H. Thamrin, Jakarta Pusat, yang menewaskan tujuh korban, Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi meningkatkan kewaspadaan dan pengamanan. "Kami telah menginstruksikan patroli warga bersama Polri dan TNI," katanya kepada Tempo, Jumat pagi, 15 Januari 2016.

    Patroli bersama antara warga, petugas Satpol PP, Perlindungan Masyarakat, Polri, dan TNI tersebut dilakukan sepanjang siang dan malam secara bergiliran dengan menjadikan pos-pos ronda atau pos kampung sebagai simpul berkumpul dan mengolah informasi. Pada malam hari, pos pengamanan ditambah dengan pos-pos polisi lalu lintas yang biasanya dikosongkan.

    Menurut Dedi, kendala patroli menggunakan kendaraan roda empat dan roda dua terkait dengan pasokan BBM kini sudah teratasi. "Kami sudah menyiapkan stok bahan bakar buat setiap kendaraan dinas yang dipergunakan untuk kepentingan patroli tersebut yang dananya dialokasikan dari APBD 2016," tuturnya.

    Ia meminta petugas patroli melaporkan setiap ada gerakan yang mencurigakan langsung kepadanya, baik melalui jaringan telepon seluler, pesan pendek, Twitter, maupun Facebook. "Supaya kami bisa dengan cepat mengambil tindakan," katanya.

    Dedi berujar, patroli bersama antara warga, Linmas, Satpol PP, Polri, dan TNI tersebut juga sebagai respons dari instruksi Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, yang meminta setiap kepala daerah dapat memberikan rasa aman kepada masyarakatnya. 

    Dedi mengungkapkan, teror bom Thamrin, bagaimanapun, telah berimplikasi dan mengusik rasa aman warga di daerah-daerah, termasuk Purwakarta, sebagai daerah penyangga Ibu Kota. "Kami meminta warga tetap waspada, tapi jangan sampai panik. Kita tidak boleh kalah oleh aksi teror."

    Kepala Polres Purwakarta Ajun Komisaris Besar Trunoyudho Wisnu Andiko mengaku merasa terbantu oleh adanya patroli bersama warga tersebut. "Dengan begitu, kami bisa bersinergi dengan lebih konstruktif di lapangan," ucapnya.

    NANANG SUTISNA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.