BOM THAMRIN, Goenawan Mohamad: Harus Dilawan

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Aktivis membawa bunga dalam aksi Kami Tidak Takut di lokasi ledakan dan baku tembak di kawasan Sarinah, Jakarta, 15 Januari 2015. Aksi ini dimulai pada pukul 16.00 WIB. TEMPO/Frannoto

    Aktivis membawa bunga dalam aksi Kami Tidak Takut di lokasi ledakan dan baku tembak di kawasan Sarinah, Jakarta, 15 Januari 2015. Aksi ini dimulai pada pukul 16.00 WIB. TEMPO/Frannoto

    TEMPO.CO, Jakarta - Budayawan Goenawan Mohamad menilai rencana teror terhadap Indonesia sudah bisa diantisipasi. Fakta itu bisa dilihat dari penanganan teror bom yang terjadi di Jalan M.H. Thamrin kemarin. Hanya dalam hitungan jam polisi bisa melumpuhkan pelaku.

    Goenawan menambahkan, dalam masyarakat manapun pasti ada beberapa golongan yang memiliki pola pikir ekstrim. Golongan itu tidak akan menimbulkan masalah apabila diketahui sejak dini dan bisa diisolir. "Jangan biarkan berkembang, dilawan juga," katanya saat ditemui di Sarinah, Jakarta, Jumat, 15 Januari 2016.

    Goenawan menambahkan yang paling penting dalam menangani teroris ialah melucuti ideologi yang hendak merusak kebersamaan. Menurutnya aksi teror bermula dari kebencian-kebencian kecil.

    Kemarin, ledakan bom terjadi di cafe Starbucks dan Pos Polisi Lalu Lintas Sarinah. Tidak hanya ledakan, aksi adu tembak juga pecah antara teroris dan polisi. Dalam aksi tersebut tujuh orang tewas dan puluhan luka-luka.

    Insiden tersebut mengundang simpati dari berbagai kalangan masyarakat. Sore ini sekitar pukul 16.00 WIB puluhan massa mendatangi lokasi tragedi Sarinah. Mereka berkumpul untuk menyatukan sikapnya melawan aksi terorisme. Kalimat "kami tidak takut" terus diteriakkan para peserta aksi.

    Selain Goenawan Mohamad aksi ini dihadiri tokoh-tokoh seperti Komaruddin Hidayat, Fadjroel Rahman, dan Frans Magnis Suseno.

    AHMAD FAIZ


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.