TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Said Aqil Siroj mengatakan Presiden Joko Widodo harus melakukan evaluasi terhadap Badan Intelijen Negara. "Harus ada evaluasi terhadap BIN oleh Presiden," ucap Said saat ditemui di kantornya pada Jumat, 15 Januari 2016.
Ia menjelaskan, itu diperlukan karena dia menganggap BIN kecolongan dalam peristiwa pengeboman dan penembakan yang terjadi di Jalan M.H. Thamrin pada Kamis kemarin. "Pak Luhut (Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan) bilang enggak kecolongan. Saya bilang tetap kecolongan."
SIMAK: Infografis Kronologis Bom Sarinah: Pelaku Teror Terlatih
Said merasa masih ada kelemahan pada Badan Intelijen Negara sekarang, yang menurutnya masih jauh kualitasnya dibanding saat bernama Badan Koordinasi Intelijen Negara (Bakin). "Dulu itu intelijen ada jarum jatuh saja pasti tahu," ujar Said mengilustrasikan.
SIMAK: Ciri Pelaku dan 11 Adegan Teroris Bom Sarinah
Said menegaskan, jika ada pelaku teror yang tertangkap, yang bersangkutan harus dihukum mati atas kejahatan yang dilakukan. Namun, bagi mereka yang belum terlibat terlalu jauh, ia ingin mereka diberikan arahan agar kembali ke jalan yang benar. "Masih simpatisan harus dibimbinglah."
Said juga meminta pemerintah melarang dan mencegah kelompok-kelompok radikal berkembang di Indonesia. Ia mencontoh Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar) yang dianggap kelompok radikal kelanjutan dari Negara Islam Indonesia (NII).
DIKO OKTARA
