Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Pemerintah Buka Pendaftaran Anggota Kompolnas  

Editor

Juli Hantoro

image-gnews
Menkopolhukam Luhut Panjaitan. TEMPO/Subekti
Menkopolhukam Luhut Panjaitan. TEMPO/Subekti
Iklan

TEMPO.COJakarta - Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Pandjaitan membuka pendaftaran calon anggota Komisioner Kepolisian Nasional (Kompolnas). Panitia seleksi yang mulai bekerja sejak Kamis, 14 Januari 2015, membuka pendaftaran calon anggota Kompolnas.

"Kami berharap sudah bisa menyerahkan dua belas nama calon anggota Kompolnas kepada Presiden pada 31 Maret 2016," kata Luhut di kantornya, Jumat, 15 Januari 2016.

Panitia seleksi ini dipimpin Komisaris Jenderal Purnawirawan Imam Sujarwo sebagai ketua dan Ramli Atmasasmita sebagai wakil ketua. Yenti Garnasih dipilih sebagai sekretaris, sementara Sarlito Sarwono, Komjen Dwi Prayitno, Irjen Syahrul Mama, Lambok, Irjen Ansyad Mambei, dan Neta S. Pane menjadi anggota.

Tugas panitia seleksi adalah mengumumkan pendaftaran seleksi calon anggota Kompolnas dan mengumumkan kepada masyarakat tentang nama-nama yang telah lolos seleksi administrasi. Proses pendaftaran dimulai pada 14 Januari 2016 sampai 12 Februari 2016. Bagi masyarakat yang ingin mendaftar bisa langsung datang ke sekretariat Kompolnas di Jalan Tirtayasa 7 Nomor 20, Jakarta Selatan.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Kriteria menjadi anggota Kompolnas adalah memiliki integritas, memiliki moralitas yang tinggi, memiliki kapabilitas, serta memahami tugas pokok fungsi dan peranan dari Kepolisian Republik Indonesia. Panitia seleksi akan memilih enam anggota Kompolnas, tiga dari masyarakat umum dan tiga dari pakar kepolisian.

Luhut berharap, dengan seleksi tersebut, pemerintah mendapatkan orang-orang terbaik yang duduk sebagai anggota Kompolnas dan mampu menjadi perwakilan masyarakat yang membantu pengawasan kegiatan-kegiatan Kepolisian Republik Indonesia.

ALI HIDAYAT

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Mahasiswa UI Tewas Tertabrak Jadi Tersangka Dulu, Baru Polisi Bentuk Tim Setelah Diperintahkan Kapolri

1 Februari 2023

Kapolda Metro Jaya Inspektur Jenderal Fadil Imran saat menjelaskan pembentukan Tim Asistensi dan Konsultasi untuk mengusut ulang kasus tabrakan mahasiswa UI, Hasya Attalah Syaputra, di Gedung PMJ, Selasa, 31 Januari 2023/Ihsan Reliubun
Mahasiswa UI Tewas Tertabrak Jadi Tersangka Dulu, Baru Polisi Bentuk Tim Setelah Diperintahkan Kapolri

Polda Metro Jaya baru membentuk tim untuk mengusut ulang kasus mahasiswa UI yang tewas ditabrak mobil pensiunan polisi.


24 Peserta Seleksi Kompolnas Lolos Tes Assessment  

30 Maret 2016

Inspektur Pengawasan Umum Kepolisian Republik Indonesia, Komisaris Jendral Imam Sudjarwo. TEMPO/Seto Wardhana
24 Peserta Seleksi Kompolnas Lolos Tes Assessment  

Panitia Seleksi Komisi Polisi Nasional menyatakan 24 peserta lulus tes assessment yang dilaksanakan pada 20-24 Maret 2016.


10 Purnawirawan Polri Lolos Seleksi Kompolnas  

17 Maret 2016

Ilustrasi. TEMPO/Fahmi Ali
10 Purnawirawan Polri Lolos Seleksi Kompolnas  

Panitia Seleksi akan memilih 12 orang untuk diajukan kepada Presiden Joko Widodo.


Anggota Kompolnas Bisa Rangkap Jabatan, Kecuali Pengacara

15 Februari 2016

Anggota Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas), Adrianus Meliala (kiri), Syafriadi Cut Ali (tengah), dan Hamidah Abdurrahman (kanan). TEMPO/Aditia Noviansyah
Anggota Kompolnas Bisa Rangkap Jabatan, Kecuali Pengacara

Profesi pengacara dianggap rentan terjadi konflik kepentingan dengan kepolisian.


Minim Peminat, Pendaftaran Calon Kompolnas Diperpanjang

15 Februari 2016

Menko Polhukam Tedjo Edhy Purdijatno (tengah) bersama Kompolnas menggelar konfrensi press usai bertemu Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta, 13 Januari 2015. Jokowi beralasan, Budi terpilih karena rekomendasi Kompolnas ada nama mantan ajudan Megawati Soekarnoputri itu, Hal ini juga yang dijadikan alasan tak melibatkan KPK serta PPATK. Tempo/Aditia Noviansyah
Minim Peminat, Pendaftaran Calon Kompolnas Diperpanjang

Pendaftar calon anggota Kompolnas baru 132 orang, namun yang menyampaikan berkas hanya 99 orang.


Kapolri Minta Kasus Warisan Budi Waseso Diuji Pengadilan

17 September 2015

Komjen (Pol) Budi Waseso alias Buwas (kiri), melakukan salam komando bersama Kepala BNN sebelumnya, Anang Iskandar dalam pelantikan kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) di Jakarta, 8 September 2015. Buwas sebelumnya menjabat sebagai Kabareskrim Polri. TEMPO/ M Iqbal Ichsan
Kapolri Minta Kasus Warisan Budi Waseso Diuji Pengadilan

Kepala Kepolisian Jenderal Badrodin Haiti meminta kasus warisan Budi Waseso tak perlu diaudit.


Kompolnas Klarifikasi Soal Surat Mutasi Palsu

11 Februari 2015

ANTARA/Dhoni Setiawan
Kompolnas Klarifikasi Soal Surat Mutasi Palsu

Nasser mengatakan kasus ini bermula dari aduan dugaan penyuapan terhadap tiga perwira menengah yang berdinas di Kepolisian Daerah Sulawesi Utara.


Adrianus: Polisi Pulang Berseragam Berlebihan

10 Agustus 2013

Ratusan anggota kepolisian dari satuan Lantas mengikuti Apel Pasukan Pengamanan Malam Takbiran di Halaman Markas Polda Metro Jaya, Jakarta (7/8).  ANTARA /Dhoni Setiawan.
Adrianus: Polisi Pulang Berseragam Berlebihan

"Ketika pulang dari dinas gak perlu pake seragam," ujar Adrianus. "Polisi agak berlebihan."


Rayakan Ulang Tahun, Polri Diharap Bisa Dipercaya

1 Juli 2013

ANTARA/Dhoni Setiawan
Rayakan Ulang Tahun, Polri Diharap Bisa Dipercaya

Sepanjang 2012 situasi keamanan ketertiban masyarakat masih rawan terhadap pelbagai konflik dan kerusuhan.


Komisi Kepolisian Minta Kapolri Jujur Soal Duit dari Freeport

30 Oktober 2011

Kapolri Jenderal Pol Timur Pradopo. ANTARA/Sahrul Manda Tikupadang
Komisi Kepolisian Minta Kapolri Jujur Soal Duit dari Freeport

"Mungkin kalau tambahan penghasilan polisi didapat dari negara, akan jauh lebih terhormat.