Rita Lanjutkan Program Gerbang Raja

Oleh:
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Beberapa program pembangunan difokuskan untuk mengejar pemerataan pembangunan di Kabupaten Kutai Kartanegara.

    Beberapa program pembangunan difokuskan untuk mengejar pemerataan pembangunan di Kabupaten Kutai Kartanegara.

    INFO NASIONAL - Rita Widyasari bersama Edi Damansyah terpilih sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara periode 2016-2021. Rita-Edi yang maju melalui jalur independen ini menang telak setelah mengantongi 89,44 persen atau 263.335 suara dalam pemilihan kepala daerah di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Dengan kemenangan ini, Rita-Edi akan memimpin Kabupaten Kutai Kartanegara untuk kedua kalinya setelah sebelumnya ia memimpin pada periode 2010-2015.

    “Alhamdulillah, apa yang telah saya lakukan selama 5 tahun memimpin Kutai Kartanegara mendapatkan apresiasi yang baik dari masyarakat,” kata Rita kepada Tim Info Tempo di Jakarta, Kamis dua pekan lalu.

    Kemenangan ini sekaligus memastikan Rita untuk melanjutkan program Gerakan Pembangunan Rakyat Sejahtera (Gerbang Raja), yang selama ini telah dijalankan. Tentunya, Rita berjanji akan menyempurnakan program Gerbang Raja Jilid II. “Tujuan dari Gerbang Raja adalah mencapai rakyat Kutai Kartanegara yang maju, mandiri, dan sejahtera,” ujar Rita.

    Gerbang Raja merupakan program pembangunan yang diusulkan Rita ketika terpilih sebagai Bupati Kutai Kartanegara periode 2010-2015. Gerbang Raja memiliki beberapa misi untuk memajukan Kutai Kartanegara, seperti pelaksanaan good governance, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, memajukan sektor perekonomian dan pengembangan usaha rakyat, mengembangkan potensi agribisnis, industri dan pariwisata, hingga meningkatkan peran dan partisipasi perempuan dalam berbagai aspek kehidupan.

    Melalui Gerbang Raja, Rita juga memperkenalkan konsep kesejahteraan untuk masa depan rakyat Kutai Kartanegara. Sejahtera menunjukkan kondisi kemakmuran masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara, yaitu masyarakat yang terpenuhi kebutuhan ekonomi (material) maupun sosial (spiritual) secara adil dan merata. Konsep kesejahteraan dalam program Gerbang Raja menerapkan kebijakan umum pencapaian keseimbangan. Artinya, tidak menghentikan yang besar agar tidak berkembang serta memberikan dorongan lebih besar kepada yang kecil agar terus berkembang.

    Poin-poin dalam Gerbang Raja Jilid II juga akan menjadi fokus pelaksanaan program 100 hari kerja pertama Rita setelah dilantik nanti. Program ini merupakan program lanjutan dari program yang sudah dijalankan selama 5 tahun sejak ia terpilih sebagai Bupati Kutai Kartanegara pada 2010, ditambah beberapa program yang disesuaikan untuk periode 2016-2021.

    Secara bertahap, kata Rita, ia akan merealisasikan program satu ketua RT satu laptop, satu guru satu rumah, dan Rp 100 juta setiap sekolah untuk dana taktis (dari SD, SMP, SMA, hingga pesantren). Rita juga akan mengalokasikan 10 persen anggaran untuk memajukan sektor pertanian, 2 persen anggaran untuk perempuan dan kesehatan, menyisihkan pendanaan untuk kaum perempuan, membuat bank sampah, dan membuat pelatihan klinik-klinik pemuda mandiri di Kutai Kartanegara.

    Melalui anggaran 2 persen untuk perempuan dan kesehatan itu, pelayanan ibu melahirkan dan periksa kehamilan di Kutai Kartanegara gratis. “Program 100 hari kerja ini sistemnya masih mengalokasikan anggaran. Dalam penyusunan, jadi pelaksanaan teknisnya bisa diterapkan setelah program 100 hari kerja selesai,” ujar Rita.

    Rita berujar, ia juga akan membentuk Dinas Pekerjaan Umum di tingkat kecamatan. Fungsinya untuk ujung tombak pembangunan di wilayah kecamatan. “Harapannya, pemerataan pembangunan dapat tercapai menyeluruh hingga ke pelosok daerah. Mereka, PU di tingkat kecamatan, yang akan bekerja,” tutur Rita.

    INFORIAL


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    UMP 2020 Naik 8,51 Persen, Upah Minimum DKI Jakarta Tertinggi

    Kementerian Ketenagakerjaan mengumumkan kenaikan UMP 2020 sebesar 8,51 persen. Provinsi DKI Jakarta memiliki upah minimum provinsi tertinggi.