Bom Sarinah, Gubernur Soekarwo Perketat Pengamanan Jatim

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ambulans mengevakuasi korban bom Pos Polisi Sarinah di Jalan MH Thamrin, Jakarta, 14 Januari 2016. Di kawasan bisnis Thamrin, sedikitnya terjadi enam ledakan bom. TEMPO/ Amston Probel

    Ambulans mengevakuasi korban bom Pos Polisi Sarinah di Jalan MH Thamrin, Jakarta, 14 Januari 2016. Di kawasan bisnis Thamrin, sedikitnya terjadi enam ledakan bom. TEMPO/ Amston Probel

    TEMPO.CO, Surabaya - Gubernur Jawa Timur Soekarwo mengatakan Jawa Timur dalam kondisi siaga pasca insiden teror bom dan penembakan di gedung Sarinah, Jalan MH Thamrin, Jakarta. "Pak Kapolda dan Pak Pangdam sudah menaikkan fungsi intelijen untuk pencegahan," kata Soekarwo kepada Tempo di Gedung Negara Grahadi. Kamis, 14 Januari 2016.

    Soekarwo mengatakan kondisi di Jawa Timur masih terkendali. Namun, dia meminta kepada para kepala desa, Babinkamtibmas, maupun Babinsa harus saling membantu untuk menjaga keamanan di wilayah desa. Bahkan Babinkamtibmas dan Babinsa harus menambah patroli di wilayahnya masing-masing. "Ini instruksi dari Gubernur dan juga atas nama Panglima Kodam dan Pak Kapolda untuk melakukan itu," ujarnya.

    Selain itu, warga juga diminta ikut turut aktif mengawasi lingkungan di sekitar rumahnya masing-masing kalau ada orang-orang yang mencurigakan. "Masyarakat bisa melaporkannya kepada polisi terdekat maupun Koramil terdekat," ujar Pakde Karwo, sapaan akrab Soekarwo.

    Insiden ledakan bom dan penembakan di depan gedung Sarinah, Jalan MH Thamrin itu terjadi sekitar pukul 10.00, Kamis 14 Januari 2015. Polisi menutup ruas jalur protokol di Thamrin dan Sudirman. Jalan Thamrin ditutup dari depan Grand Indonesia atau sekitar Bundaran Hotel Indonesia. Demikian pula di dekat Stasiun Dukuh. Kawasan lain yang ditutup adalah Jalan Sabang dan Wahid Hasyim.

    EDWIN FAJERIAL


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.