Masinton Kaget Damayanti Tertangkap Tangan KPK

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Damayanti Wisnu Putranti. facebook.com

    Damayanti Wisnu Putranti. facebook.com

    TEMPO.CO, Jakarta - Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Masinton Pasaribu, mengaku terkejut dengan tertangkapnya rekan separtainya, Damayanti Wisnu Putranti, oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Rabu malam. "Saya termasuk orang yang kaget ketika DWP kena OTT (Operasi Tangkap Tangan) KPK," ujar Masinton saat dihubungi  Kamis, 14 Januari 2016.

    Anggota Komisi Hukum DPR itu bercerita setiap kali mereka bertemu, keduanya selalu saling mengingatkan satu sama lain agar jangan sampai terjerembab oleh suatu kasus. "Secara personal, DWP orangnya baik dan berjiwa sosial. Tapi, karena saya beda komisi dengan DWP, saya tidak tahu kiprah detailnya di Komisi V," katanya.

     Masinton menegaskan, apabila Damayanti terbukti melakukan tindak pidana korupsi, dia akan langsung dikeluarkan dari keanggotaan partai. "Aturan dan komitmen PDIP jelas dan tegas, kader yang terbukti menyalahgunakan jabatan untuk memperkaya diri dipecat langsung seketika itu juga."

    Sikap tegas itu, menurut Masinton, juga disampaikan oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dalam Rapat Kerja Nasional PDIP pada 10-12 Januari 2016. Saat itu, Mega mengatakan bahwa biaya rakernas sudah ditanggung sepenuhnya oleh Dewan Pimpinan Pusat PDIP.

    "Karena itu, jangan ada yang memanfaatkan kegiatan rakernas untuk memperkaya diri. Hal itu disampaikan Ibu Mega karena berkaca dari kasus OTT KPK terhadap Adriansyah yang ditangkap di penginapan saat Kongres PDIP di Bali pada 2015," ujarnya.

    Masinton pun enggan mengakui apakah Damayanti benar-benar tertangkap tangan oleh KPK atau tidak. "Kami sedang menunggu hasil penyelidikan dan penyidikan KPK terhadap DWP yang diduga tertangkap tangan oleh KPK," kata Masinton.

    Rabu malam Damayanti Wisnu Putranti diciduk oleh KPK sekitar pukul 22.00. Kini, anggota Komisi  Perhubungan, Pekerjaan Umum, dan Perumahan Rakyat itu masih menjalani pemeriksaan atas sejumlah kasus suap yang dituduhkan. Mobilnya, Toyota Alphard berpelat nomor B-5-DWP juga disita KPK. Tertempel lambang DPR di mobil yang berwarna hitam itu.

    ANGELINA ANJAR SAWITRI


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Aturan Skuter Listrik Pasca Insiden GrabWheels Belum Ada Rujukan

    Pemerintah Provinsi DKI berencana mengeluarkan aturan soal skuter listrik setelah insiden dua pengguna layanan GrabWheels tewas tertabrak.