BOM SARINAH, Kepala BIN: Terserah kalau Disebut Kecolongan

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Kepala Badan Intelijen Negara (BIN), Sutiyoso. TEMPO/Imam Sukamto

    Kepala Badan Intelijen Negara (BIN), Sutiyoso. TEMPO/Imam Sukamto

    TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Badan Intelijen Negara Sutiyoso mengatakan investigasi insiden ledakan dan serangan yang dilakukan sekelompok orang bersenjata api di Jalan Thamrin, Jakarta Pusat, memerlukan waktu. “Tak bisa dijawab langsung, nanti malah ngawur,” ucapnya kepada wartawan di sekitar lokasi kejadian di Thamrin, Jakarta Pusat, pada Kamis, 14 Januari 2016.

    Sutiyoso tak menjawab banyak saat ditanya apakah BIN dan kepolisian telah kecolongan terkait dengan aksi teror kali ini. “Terserahlah soal itu,” ujarnya.

    Menurut dia, yang terpenting untuk hari ini adalah menghindari tempat-tempat yang berpotensi bahaya. “Saat ini semua wilayah siaga satu. Aparat kepolisian, petugas intelijen, semuanya siaga,” tutur Sutiyoso.

    Dia mengatakan pihaknya belum mengetahui pasti identitas kelompok yang melakukan teror bom dan serangan tersebut. “Kami belum tahu. Itu juga butuh waktu untuk penyelidikan.”

    Pada 21 Desember 2015, Sutiyoso menyatakan Indonesia sedang dalam siaga satu ancaman terorisme. Hal ini merupakan buntut penangkapan sembilan terduga teroris di beberapa daerah. Dia sempat mengimbau masyarakat berperan aktif dalam aksi pencegahan ini. "Kembali, kuncinya pada masyarakat. Kalau ada yang aneh atau tak lazim, harus cepat lapor kepada kami," ujar Sutiyoso.

    Detasemen Khusus 88 Antiteror Polri menangkap sejumlah terduga teroris di sejumlah kota sepanjang akhir pekan lalu. Juru bicara Polri, Inspektur Jenderal Anton Charliyan, menyebutkan para terduga teroris tersebut berencana menebarkan teror pada Natal dan tahun baru. Polri pun sempat menerima informasi bahwa akan ada aksi teror pada Desember 2015. Informasi serupa diperoleh Biro Penyelidik Amerika Serikat (FBI) dan pihak keamanan dari Singapura.

    YOHANES PASKALIS



     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.