Bom Sarinah, Situasi Bandara Soekarno-Hatta Normal

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Petugas kepolisian berjaga-jaga dekat warga setelah terjadinya ledakan bo bunuh diri di di pos polisi dekat pusat perbelanjaan Sarinah, Thamrin, Jakarta Pusat, 14 Januari 2016. TEMPO/Subekti

    Petugas kepolisian berjaga-jaga dekat warga setelah terjadinya ledakan bo bunuh diri di di pos polisi dekat pusat perbelanjaan Sarinah, Thamrin, Jakarta Pusat, 14 Januari 2016. TEMPO/Subekti

    TEMPO.COJakarta - Situasi di Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta berjalan normal. Tidak ada kepanikan meskipun teror bom terjadi di Jakarta. "Kejadian bom dan penembakan tidak berpengaruh di sini," kata Acun Arifin, pemilik Duta Resto, Kamis, 14 Januari 2016. Rumah makan ini berada di Terminal 1A Bandara Soekarno-Hatta.

    Berdasarkan pantauan Tempo, aktivitas di terminal keberangkatan domestik ini berlangsung normal. Tidak ada peristiwa yang mencolok. Meski begitu, ada juga perasaan khawatir dari calon penumpang. "Ini kan obyek vital, ada rasa khawatir juga sih, tapi tetap waspada aja," kata Deni, calon penumpang.

    Menurut Acun, ancaman teror di bandara sudah berlangsung sejak satu bulan lalu. Sejak saat itu, bandara dijaga tentara dari tiga angkatan serta Polri. "Ada juga panser yang terparkir di parkiran terminal," tuturnya.

    Sebagai tenant, Acun mendapat arahan dari pengelola bandara, yakni tidak menerima titipan barang dari siapa pun. Terlepas dari penjagaan tentara, Acun menganggap situasi bandara berlangsung biasa saja. "Orang kita mah sudah kebal, enggak takut sama yang begituan," ucapnya.

    Seperti diketahui, ledakan bom bunuh diri terjadi di pos polisi Sarinah pada Kamis siang, 14 Januari 2016. Selain bom, ada aksi tembak-menembak antara pelaku yang masih hidup dan aparat kepolisian.

    AMIRULLAH


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.