BOM SARINAH, Jokowi Batalkan Kunjungan ke Pesantren Buntet

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • TEMPO.COCirebon - Rangkaian acara Presiden Joko Widodo hari ini, Kamis, 14 Januari 2016, berubah karena peristiwa ledakan dan penembakan di kawasan Sarinah, Thamrin, Jakarta. Menurut Kepala Biro Pers, Media, dan Informasi Istana Kepresidenan Bey Machmudin, Presiden akan kembali ke Jakarta setelah mencanangkan kampung keluarga berencana di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Mina Waluya Bondet, Cirebon. 

    "Presiden dan rombongan terbatas kembali ke Jakarta dengan helikopter," katanya. Berdasarkan jadwal, Jokowi seharusnya bersilaturahmi dengan pimpinan Buntet Pesantren, Cirebon, pada pukul 16.00 WIB. Namun, setelah mencanangkan kampung keluarga berencana, Jokowi pulang ke Jakarta untuk menghadiri rapat terbatas tentang keamanan.

    Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi Johan Budi Sapto Pribowo mengatakan Presiden meminta semua pihak tidak berspekulasi mengenai penyebab dan pelaku serangan itu.

    Presiden, kata Johan, meminta publik tidak membuat kesimpulan sendiri dan menunggu laporan penyelidikan dari kepolisian mengenai penyebab serangan bom. "Presiden sudah memerintahkan Kapolri melakukan pengusutan tuntas. Kita tunggu penyelidikan Polri," ujarnya.

    Sejumlah ledakan terjadi di sekitar pusat belanja Sarinah, Jakarta, Kamis, 14 Januari 2016. Rangkaian insiden bom itu terjadi di kedai kopi Starbucks Sarinah dan pos polisi di seberang gedung Sarinah, di perempatan Jalan M.H. Thamrin-Wahid Hasyim. Salah satu bom yang meledak itu diduga merupakan bom bunuh diri. Seusai ledakan, para pelaku menembak secara acak warga yang sedang berkerumun.

    Polisi sedang memburu para pelaku yang melarikan diri. Hingga saat ini, polisi juga masih berjaga-jaga di sekitar Sarinah.

    ALI HIDAYAT


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.