BOM JAKARTA, Istana: Tak Perlu Tambahan Pengamanan  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Sejumlah petugas kepolisian berada di lokasi terjadinya ledakan bom bunuh diri di pos polisi dekat pusat perbelanjaan Sarinah, Thamrin, Jakarta Pusat, 14 Januari 2016. Tempo/subekti

    Sejumlah petugas kepolisian berada di lokasi terjadinya ledakan bom bunuh diri di pos polisi dekat pusat perbelanjaan Sarinah, Thamrin, Jakarta Pusat, 14 Januari 2016. Tempo/subekti

    TEMPO.CO, Jakarta - Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi Johan Budi Sapto Pribowo mengatakan Istana tidak menambah penjagaan keamanan menyusul serangan bom dan tembakan di kompleks pertokoan Sarinah, Jakarta, siang tadi.

    Menurut dia, Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres) sudah melakukan penjagaan sesuai dengan prosedur tetap dalam kondisi seperti ini. "Tadi disampaikan oleh Paspampres, kami sudah punya protap jadi tidak perlu. Belum perlu ada penambahan. Protapnya kalau ada situasi yang seperti ini pasti ada pengamanan dan belum membutuhkan tambahan," kata Johan di Kompleks Istana, Kamis, 14 Januari 2016.

    Protap Paspampres itu, Johan menerangkan, mencakup pengamanan di tempat-tempat yang menjadi obyek vital dan ring I Istana. Sejauh ini, Johan mengatakan belum ada informasi yang menyatakan ada potensi serangan ke Istana. "Belum ada informasi mengarah ke Istana," ucapnya.

    Sejumlah ledakan terjadi di sekitar pusat perbelanjaan Sarinah, Jakarta, Kamis, 14 Januari 2016. Bom pertama meledak di kedai kopi Starbucks. Selanjutnya, ledakan kedua terjadi di pos polisi di seberang gedung Sarinah, perempatan Jalan Thamrin-Wahid Hasyim. Ledakan kedua ini diduga bom bunuh diri. Tiga pelaku dan seorang polisi diduga tewas. Setelah itu juga terdengar sejumlah suara tembakan di gedung Djakarta Theater.

    ANANDA TERESIA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    UMP 2020 Naik 8,51 Persen, Upah Minimum DKI Jakarta Tertinggi

    Kementerian Ketenagakerjaan mengumumkan kenaikan UMP 2020 sebesar 8,51 persen. Provinsi DKI Jakarta memiliki upah minimum provinsi tertinggi.