MUI Deteksi Ada Gafatar di Sumatera Barat  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar). gafatar.or.id

    Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar). gafatar.or.id

    TEMPO.COPadang - Majelis Ulama Indonesia Sumatera Barat mendeteksi keberadaan Organisasi kemasyarakatan Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar) di Sumatera Barat. Organisasi tersebut aktif dalam kegiatan bakti sosial.

    "Pergerakan mereka belum secara terang-terangan. Mereka tampil dalam bentuk kegiatan bakti sosial. Gerakan mereka sangat rapi," ujar Ketua MUI Sumatera Barat Gusrizal Gazahar kepada Tempo, Rabu, 13 Januari 2016.

    Menurut Gusrizal, pengikut Gafatar ini pernah menyelenggarakan kegiatan bakti sosial di Kota Bukittinggi. Mereka juga terdeteksi di kawasan Gaung Kota Padang dan Lubuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman.

    Gusrizal menyatakan Gafatar merupakan metamorfosis dari Al-Qiyadah al-Islamiyah yang dulunya dipimpin Ahmad Mushadeq dan berganti dengan Komunitas Milah Abraham. Sebab, orang-orang yang bergerak di Gafatar sama dengan kedua organisasi yang alirannya telah dinyatakan sesat tersebut.

    "Ini hanya ganti baju dari Al-Qiyadah al-Islamiyah dan Milah Abraham," ujarnya.

    Menurut Gusrizal, MUI Sumatera Barat telah mengeluarkan fatwa untuk Al-Qiyadah al-Islamiyah dan Milah Abraham sejak 2012. Sebab, mereka membawa aliran sesat dan merusak sendi-sendi Islam. Artinya, Gafatar juga bisa dinyatakan sesat. Sebab, ormas ini sama dengan Al-Qiyadah al-Islamiyah dan Milah Abraham.

    Apalagi, Gusrizal menambahkan, sesuai dengan laporan para ulama di berbagai daerah di Sumatera Barat, Gafatar disebutkan membawa paham tertentu, dan isinya tidak sesuai dengan ajaran Islam. "Namun kami belum mendapatkan informasi adanya warga yang hilang mengikuti ajaran tersebut seperti di daerah-daerah lainnya," ujarnya.

    ANDRI EL FARUQI


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.