Dinilai Sudah Sehat, Dokter Rica Diperiksa Polisi Hari Ini

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Dokter Rica Tri Handayani. (Istimewa)

    Dokter Rica Tri Handayani. (Istimewa)

    TEMPO.CO, Sleman - Penyidik Kepolisian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta akan memeriksa dokter Rica Tri Handayani, korban penculikan, Kamis, 14 Januari 2016. Kondisi dokter yang sempat hilang kontak dengan suaminya lebih dari 10 hari itu dinilai sudah cukup istirahat.

    "Akan diperiksa sendiri, tanpa didampingi keluarga," kata Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Daerah Istimewa Yogyakarta, Komisaris Besar Hudit Wahyudi, Rabu, 13 Januari 2016.

    Pemeriksaan dijadwalkan sekitar pukul 09.00 WIB di markas Polda. Dokter Rica diperiksa sebagai saksi korban. Karena ia meninggalkan suami dan keluarga atas rekrutan sepupunya, Veni Orinanda; dan suami Veni, Eko Purnomo.

    SIMAK:  Setelah Dokter Rica Ditemukan, Laporan Orang Hilang Bertambah

    Dokter Rica diperiksa seputar alasan kepergiannya ke Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah yang juga mengajak anak balitanya.

    Selain itu, akan ditanyakan juga keterkaitan kepergiannya dengan organisasi Gerakan Fajar Nusantara atau Gafatar. Termasuk kegiatan sehari-hari dan saat pergi ke Kalimantan itu. "Alasannya apa dia pergi, lalu apa hubungannya dengan Gafatar," kata Hudit.

    SIMAK:  Ini Sosok Eko, Tersangka Hilangnya Dokter Rica

    Setelah dilaporkan oleh suaminya, Aditya Akbar Wicaksono, Rica ditemukan polisi di Pangkalan Bun bersama beberapa orang yang diduga ikut eksodus termasuk Veni dan Eko.

    Kepala Bidang Humas Polda Daerah Istimewa Yogyakarta Ajun Komisaris Besar Anny Pudjiastuti menambahkan, usai tiba di Yogyakarta, Senin, 11 Januari, kondisi Rica masih lemah. Karena usai perjalanan jauh yang tak menentu arah.

    "Pemeriksaan melihat kondisi fisiknya juga. Kemarin masih sering bungkam," kata dia.

    MUH SYAIFULLAH



     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.