Ada Jejak Gafatar di Malang, Bupati Rendra Kresna Membantah

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Sampul majalah Tempo edisi 5-11 November 2007 tentang Ahmad Mushadeq dan gerakan Alqiyadah, yang difatwa sesat MUI. Nama Musadeq disebut-sebut berada di belakang Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar). Dok. TEMPO

    Sampul majalah Tempo edisi 5-11 November 2007 tentang Ahmad Mushadeq dan gerakan Alqiyadah, yang difatwa sesat MUI. Nama Musadeq disebut-sebut berada di belakang Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar). Dok. TEMPO

    TEMPO.CO, Malang — Organisasi Gerakan Fajar Nusantara alias Gafatar diduga beroperasi di wilayah Kabupaten Malang, Jawa Timur, sejak beberapa tahun silam. Dugaan itu merujuk pada kegiatan Gafatar di wilayah Malang yang diunggah di akun jejaring sosial Facebook Dewan Pimpinan Kabupaten (DPK) Gafatar Malang.

    Dalam salah satu unggahan bertanggal 17 Februari 2015, organisasi yang diduga terkait dengan laporan orang hilang di beberapa orang di Indonesia itu mengklaim terlibat dalam kegiatan Bina Desa di Kelurahan Panarukan, Kecamatan Kepanjen, yang dilakukan Bupati Malang Rendra Kresna.

    Rendra menyangkalnya. Bupati Malang periode 2010-2015 yang kembali terpilih dalam pemilihan kepala daerah serentak 9 Desember tahun lalu ini menegaskan baru tahu nama organisasi Gafatar lewat pemberitaaan media massa.

    “Saya tidak tahu dan saya tak pernah dapat undangan, saya tak hadir di acaranya dan saya pun tidak tahu siapa mereka. Mungkin saja mereka klaim. Saya tak pernah dengar dan tahu organisasi bernama Gafatar,” kata Rendra, Rabu, 13 Januari 2016.

    Ketua Partai Golkar Kabupaten Malang itu memastikan Kelurahan Panurakan tidak termasuk dalam program kegiatan Bina Desa seperti tertera dalam unggahan DPK Gafatar Malang lantaran, secara administratif, Panarukan berstatus kelurahan, bukan desa.

    “Silakan dicek ke Badan Kesbangpol (Kesatuan Bangsa dan Politik) atau ke tata usaha dan protokoler, apakah benar ada undangan dari Gafatar untuk saya. Kalau benar ada kegiatan di Kelurahan Panarukan, silakan tanya lurah dan camat setempat karena pasti tahu kegiatannya karena mekanismenya seperti itu,” ujar dia.

    Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Fathoni menguatkan keterangan Rendra. Instansinya selama ini tidak pernah mendata adanya Gafatar di wilayah Kabupaten Malang. Keberadaan mereka pun selama ini pun tidak pernah terlihat.

    ABDI PURMONO


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Tito Karnavian Anggap OTT Kepala Daerah Bukan Prestasi Hebat

    Tito Karnavian berkata bahwa tak sulit meringkus kepala daerah melalui OTT yang dilakukan Komisi Pemerantasan Korupsi. Wakil Ketua KPK bereaksi.